Linikaltim.id Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman (Unmul) merilis pernyataan sikap jelang pengumuman panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
Ini merupakan upaya mengawal pansel capim KPK yang lurus dan berintegritas. Ada empat poin penting, yang dirasa harus menjadi catatan untuk memilih panitia. Yaitu sosok yang bersih, berintegritas, kompeten dan paham isu seputar korupsi.
SAKSI menyebut, seharusnya panitia bisa mengikutsertakan nama-nama mantan komisioner KPK yang berkompeten dan memiliki rekam jejak bagus.
Termasuk melibatkan para akademisi yang memiliki integritas, kritis, dan selalu konsisten dalam memperjuangkan isu-isu anti korupsi.
Ketua SAKSI Orin Gusta Andini mengatakan, orang yang menjadi pansel capim KPK harus teguh berprinsip dalam menangani kasus korupsi. “Mengingat standar etik dan integritas KPK saat ini jauh dari harapan publik,” katanya, dalam rilis yang dibagikan Senin (13/5/2024).
KPK terbilang sangat buruk pada periode sebelumnya. Pimpinan KPK yang dihasilkan pansel KPK periode 2019-2023 punya banyak permasalahan kode etik.
Baik itu Ketua KPK Firli Bahuri maupun Wakil Ketua Lili Pintauli Siregar. Bahkan saat ini Firli ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang diusut oleh Polda Metro Jaya.
Pansel tahun ini, kata Orin, haruslah orang yang memiliki pengalaman aktif dalam pemberantasan korupsi. Entah itu sebagai pegiat atau pemerhati isu-isu anti-korupsi. Orang yg paham tentang kondisi KPK saat ini. “Orang yang menjadi pansel capim KPK harus bersih dari genealogi politik. Atau tidak pernah tergabung, memiliki kedekatan, dan afialiasi dengan partai politik,” tegas Orin.
Orin menyebut, Presiden Jokowi seharusnya bisa menunjukkan keseriusannya memberantas korupsi dengan poin-poin yang dijabarkan SAKSI. Mengingat tahun ini merupakan akhir masa jabatannya.
Komposisi Dominan Pemerintah
- SAKSI dalam rilisnya juga mengkritisi tentang komposisi pansel pimpinan KPK tahun ini.
- Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana selaku Koordinator Staff Khusus Presiden, membocorkan unsur pembentukan pansel calon pimpinan KPK tahun ini
- Yaitu pansel terdiri dari 9 orang, 5 orang dari unsur pemerintah dan 4 orang dari masyarakat yang ditetapkan melalui keputusan presiden.
- Komposisi dominan pemerintah ini mengundang kecurigaan publik. SAKSI menyebut, periode-periode sebelumnya, komposisi didominasi unsur masyarakat.
- Pada tiga periode sebelumnya (2011-2023) komposisinua terdiri 7 dari unsur masyarakat dan 2 unsur pemerintah.
- Perlu diketahui pengumuman pansel calon pimpinan KPK akan diumumkan Presiden Jokowi pada Mei ini.
