Linikaltim.id. SAMARINDA – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Shamri Saputra, menyoroti masih banyaknya jabatan Pelaksana Tugas (Plt) di lingkungan Pemerintah Kota (Penkot) Samarinda. Mulai dari tingkat kepala organisasi perangkat daerah (OPD) hingga jabatan lurah dan camat.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal.
Ia menilai, pengisian jabatan definitif penting untuk memberikan kepastian kepemimpinan sekaligus memperjelas tanggung jawab pejabat dalam menjalankan tugasnya.
“Kenapa di pemerintah kota saat ini terlalu banyak Plt? Bahkan pemerintahan di tingkat bawah saja masih ada lurah yang menjabat Plt, kemudian ada camat yang menjabat di dua kecamatan,” kata Shamri Saputra di Kantor DPRD Samarinda, Senin (2/11/2026).
Shamri mengungkapkan, persoalan tersebut sebelumnya juga telah beberapa kali disampaikan kepada Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Namun, pemerintah memiliki pertimbangan tersendiri untuk tidak terburu-buru dalam menentukan pejabat definitif.
Di sisi lain, ia menduga kebijakan mempertahankan sejumlah jabatan Plt. dalam waktu tertentu juga berkaitan dengan efisiensi anggaran.
Sebab, pejabat berstatus Plt disebut hanya menerima 20 persen dari tambahan penghasilan pegawai (TPP) pada jabatan yang dirangkap.
“Misalnya TPP-nya Rp10 juta, kalau dia Plt. hanya mendapatkan 20 persen. Jadi, ada penghematan 80 persen. Ini dugaan saya, mungkin menjadi salah satu pertimbangan pemerintah,” jelasnya.
Meski demikian, Shamri menegaskan bahwa persoalan efektivitas pemerintahan tetap menjadi hal utama yang harus diperhatikan.
Menurutnya, kebijakan mempertahankan jabatan Plt. perlu dievaluasi apabila dinilai tidak memberikan hasil maksimal terhadap kinerja organisasi pemerintahan.
Ia juga menyebutkan bahwa penentuan pejabat definitif semestinya mengacu pada sistem penilaian dan kriteria kompetensi yang berlaku di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Di sisi lain, Shamri mengaku telah mendengar informasi bahwa pemerintah berencana melakukan penetapan pejabat definitif secara serentak sekitar Desember mendatang.
Ia berharap proses tersebut dapat memberikan kepastian terhadap jabatan yang selama ini masih diisi pelaksana tugas. (eko/adv/dprdsmr8)
