Linikaltim.id. SAMARINDA. Atmosfer di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) terasa membara pada Selasa (21/4/2026).
Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa tumpah ruah ke jalan, mengubah kawasan tersebut menjadi lautan kritik.
Mereka datang dengan satu suara bulat, menuntut transparansi anggaran dan menolak keras indikasi praktik politik dinasti yang dinilai mulai mengakar kuat di Bumi Etam.
Ketegangan ini dipicu oleh kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang dianggap tidak prorakyat, terutama terkait pengadaan mobil dinas mewah dan pembangunan rumah jabatan gubernur yang menelan biaya fantastis.
Di tengah riuhnya aksi, hadir sosok Aryansah Arbi, perwakilan dari Kutai Barat (Kubar) yang membawa rombongan Laskar Raden Baro, Muara Pahu.
Dia menegaskan bahwa kedatangan mereka jauh-jauh dari pedalaman adalah bentuk kemuakan terhadap kebijakan pemimpin saat ini yang telah melukai hati masyarakat. Terutama terkait karut-marutnya layanan kesehatan dasar.
Salah satu poin krusial yang disuarakan oleh aliansi ini adalah mengenai terhentinya layanan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) bagi warga di berbagai kabupaten dan kota.
Aryansah mengungkapkan bahwa meskipun anggaran sudah dimajukan ke tingkat provinsi, namun akses kesehatan bagi rakyat justru terputus.
Lebih lanjut, Aryansah menyoroti kekhawatiran besar mengenai dominasi keluarga dalam struktur pemerintahan.
Mereka secara lugas mengkritik kepemimpinan Rudi Mas’ud yang dianggap sedang membangun kerajaan kecil di Kaltim. Penempatan orang-orang terdekat dalam berbagai posisi strategis dari tingkat kota hingga kecamatan dinilai sebagai ancaman nyata bagi profesionalisme birokrasi di Kaltim.
“Provinsi Kalimantan Timur ini milik kita semua, bukan milik keluarga tertentu! Kami tidak ingin kepemimpinan ini berubah menjadi dinasti kerajaan. Apakah suku-suku lain, seperti dari Pulau Jawa dan lainnya, tidak lagi dibutuhkan dalam pembangunan? Mengapa seolah-olah hanya lingkaran keluarga mereka saja yang berhak memimpin?,” kata Aryansah.
Aksi kolaborasi antara masyarakat adat, warga lokal, dan mahasiswa ini menggarisbawahi bahwa perlawanan tidak didasari atas kebencian personal. Mereka menekankan bahwa kritik ini ditujukan langsung pada kebijakan dan cara memimpin yang eksklusif. Rakyat menginginkan pemimpin yang bijaksana dan mampu merangkul seluruh etnis serta golongan, bukan hanya mementingkan ekspansi kekuasaan keluarga.
Rakyat menuntut agar pemerintah kembali pada fitrahnya sebagai pelayan publik, bukan pengelola usaha pribadi di dalam kursi jabatan.
Gelombang protes ini menjadi peringatan keras bagi Pemprov Kaltim bahwa rakyat kini semakin kritis dan tidak akan tinggal diam melihat transparansi serta keadilan dikorbankan demi syahwat politik dinasti yang sempit. (*)
