48 Puskesmas di Kaltim Minim Tenaga Kesehatan, Pentingnya Insentif dan Tambahan Anggaran

Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis (foto: Istimewa/linikaltim.id)

Linikaltim.id, SAMARINDA – Dari 188 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kaltim, ada 48 Puskesmas yang kekurangan tenaga kesehatan esensial. Baik itu dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, hingga tenaga farmasi dan ahli gizi. Ini akan menghambat akses layanan kesehatan yang layak bagi masyarakat Kaltim.

Seperti disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis.

Bacaan Lainnya

“Keberadaan Puskesmas penting sebagai akses layanan kesehatan terdekat. Perlu menjadi perhatian, mulai dari fasilitasnya, akses jalan menuju Puskesmas diperbaiki hingga ketersediaan tenaga kesehatan harus terus ditingkatkan,” ujar Nanda diwawancara pada Jum’at (15/11/2024).

Ia menekankan pentingnya pemerataan fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Jangan sampai hanya terpusat di wilayah perkotaan.

Puskesmas punya peran strategis sebagai salah satu elemen penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun tak dipungkiri, saat ini keberadaan Puskesmas di Kaltim masih dihadapkan dengan berbagai persoalan.

Nanda pun mendorong rekrutmen tenaga kesehatan untuk menutupi kekurangan dokter esensial yang tidak tersebar merata.

Menurutnya, proses rekrutmen dokter atau tenaga kesehatan ini perlu aturan teknis. Agar mereka bisa ditempatkan di manapun hingga ke pelosok daerah di Kaltim.

“Mereka harus mau dan siap ditempatkan di mana saja,” ucap Nanda. Lulusan-lulusan terbaik dari beberapa kampus ternama, harus siap mengabdi hingga ke seluruh pelosok wilayah Kaltim.

Soal sebaran tenaga kesehatan ini, kata dia, tentu tak luput dari masalah insentif. Mereka yang ditempatkan di pelosok dan terisolir harus mendapatkan insentif yang sepadan. “Insentif ini penting,” tegasnya.

Pemerintah harus memerhatikan kesejahteraan para tenaga kesehatan ini untuk kelayakan hidup mereka.
Dia berkomitmen untuk mengawal persoalan tenaga kesehatan di Kaltim.

DPRD Kaltim akan mencari alternatif penyelesaian, terutama apakah ada kebutuhan penambahan anggaran untuk sektor kesehatan.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengurai berbagai persoalan kesehatan di dalamnya. (adv/dprdkaltim/min) 

Pos terkait