Linikaltim.id. SAMARINDA. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Anhar, mengkritik arah kebijakan anggaran daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada sektor yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas.
Ia menilai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih banyak difokuskan pada pembangunan fisik. Menurutnya, ini bersifat sementara dan kurang berdampak jangka panjang terhadap ekonomi masyarakat.
“Bangun terowongan, jembatan, itu bagus. Tapi sifatnya musiman, setelah selesai, pengangguran muncul lagi,” kata Anhar, diwawancarai di kantornya, Senin (20/04/2026).
Menurut Anhar, pemerintah seharusnya lebih mendorong sektor padat karya. Mendorong berkembangnya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menyerap tenaga kerja lokal.
“UMKM ini yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Harusnya APBD kita berpihak ke sana,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Ia menyoroti minimnya alokasi anggaran yang secara langsung menyentuh pelaku UMKM di Samarinda.
“Saya tanya, berapa persen APBD kita yang benar-benar untuk menggerakkan UMKM?Balikpapan itu sektor swastanya kuat. Ekonominya digerakkan sektor riil, bukan hanya APBD,” bebernya.
Ia menilai struktur ekonomi Samarinda masih didominasi sektor padat modal. Misalnya, pertambangan yang tidak banyak menyerap tenaga kerja.
“Satu alat berat bisa menggantikan puluhan tenaga kerja. Ini yang jadi masalah,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu menciptakan ekosistem yang mendukung investasi dan pertumbuhan sektor riil.
“Pemerintah itu tugasnya memberi ruang, menjamin keamanan dan kepastian hukum supaya investor mau masuk,” tegasnya.
Anhar berharap ke depan kebijakan anggaran lebih difokuskan pada sektor yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kalau ekonomi rakyat bergerak, pengangguran turun, kesejahteraan naik,” tutupnya. (adv/dprdsmr)
