Linikaltim.id. SAMARINDA. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Anhar, menanggapi polemik penghentian pembiayaan sekitar 49 ribu peserta program jaminan kesehatan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
Ia menegaskan persoalan ini seharusnya tidak menjadi ajang perdebatan terbuka.
Menurutnya, isu tersebut menyangkut hak dasar masyarakat sehingga yang dibutuhkan adalah solusi konkret, bukan saling menyalahkan di ruang publik.
“Ini bukan untuk diperdebatkan, tapi dicarikan solusinya. Itu 49 ribu orang adalah warga Samarinda yang harus kita lindungi,” kata Anhar ditemui di DPRD Samarinda, Senin (20/04/2026).
Anhar menekankan bahwa seluruh peserta tersebut merupakan masyarakat ber-KTP Samarinda dan masuk dalam kategori yang membutuhkan bantuan pemerintah.
“Ini masyarakat kita, warga kita. Mereka punya hak atas layanan kesehatan, itu yang harus kita jaga,” tegas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Ia menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda segera berkoordinasi dengan Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mencari jalan keluar terbaik.
“Tidak perlu buka panggung berdebat. Cukup duduk bersama, wali kota dengan gubernur, cari solusi,” katanya.
Anhar juga menilai masih ada ruang dalam anggaran tahun 2026 yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Ia menegaskan bahwa jika Pemprov tidak lagi mampu menanggung pembiayaan tersebut, maka Pemkot harus siap mengambil alih.
“Kalau provinsi tidak mampu, mau tidak mau pemerintah kota harus hadir. Ini hak dasar masyarakat,” ungkapnya.
Anhar berharap semua pihak bisa menahan diri dan lebih mengedepankan kepentingan rakyat dibandingkan polemik politik.
“Jangan digiring ke mana-mana. Yang penting masyarakat tetap bisa berobat dan dilayani dengan baik,” tutupnya. (adv/dprdsmr)
