Linikaltim.id. SAMARINDA. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda masih memiliki tanggungan utang mencapai sekitar Rp400 miliar kepada pihak ketiga.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan, utang tersebut sesuatu yang tidak sengaja akibat efisiensi. Pembayarannya akan diprioritaskan setelah pendidikan dan kesehatan, akan lunas tahun ini.
Dikonfirmasi Linikaltim.id , Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda, Ananta Fathurroz senada dengan Andi Harun.
Ananta mengatakan, pembayaran utang menjadi salah satu prioritas utama pemkot sesuai arahan Wali Kota Samarinda. Namun pelunasannya tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap menyesuaikan kondisi kas daerah dan kewajiban belanja yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
“Perintah Pak Wali untuk tahun 2026 lebih fokus kepada pembayaran utang-utang tahun 2025. Tapi pembayarannya dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” kata Ananta, di kantor Balai Kota Samarinda, Selasa (12/05/2026).
Ia menjelaskan, proses pembayaran utang diawali dengan review dari inspektorat sebelum dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah itu, pemerintah menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) khusus sebagai dasar pembayaran kewajiban tersebut.
Menurutnya, pembayaran utang dilakukan setelah pemerintah memastikan kebutuhan belanja wajib dan mengikat terpenuhi. Belanja pegawai seperti gaji, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), hingga pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menjadi prioritas utama dalam pengelolaan kas daerah.
“Belanja pegawai harus diutamakan dulu. Setelah itu baru sisa kemampuan keuangan digunakan untuk pembayaran utang,” jelas Ananta.
Utang yang dimiliki Pemkot Samarinda berasal dari berbagai kewajiban kepada pihak ketiga. Tidak hanya kontraktor proyek, tetapi juga pembayaran honor tenaga ahli dan sejumlah kewajiban administrasi lainnya yang belum terselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya.
Ananta mengungkapkan, sebagian besar utang tersebut juga berasal dari tahun 2025. Meski demikian, masih ada sejumlah tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya yang juga disiapkan untuk diselesaikan, walaupun nilainya disebut sudah tidak terlalu besar.
“Yang diutamakan memang utang tahun 2025. Tetapi ada juga beberapa utang sebelum 2025 yang kami siapkan penyelesaiannya,” katanya.
Ia juga menyinggung adanya sejumlah utang lama yang hingga kini belum dicairkan oleh pihak ketiga. Kondisi itu membuat nilai administrasi tunggakan tetap tercatat meski nominalnya dinilai tidak signifikan lagi. Pemerintah pun mempertimbangkan langkah pemutihan terhadap sebagian kewajiban lama tersebut.
Pemkot Samarinda menargetkan penyelesaian satu tahun anggaran secara bertahap agara dapat menjaga stabilitas keuangan daerah. (*)
