Linikaltim.id. SAMARINDA. Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tidak akan menjadikan pinjaman daerah sebagai solusi untuk menghadapi tekanan fiskal yang terjadi akibat penyesuaian kebijakan keuangan pemerintah pusat.
Menurutnya, langkah yang lebih tepat adalah memperkuat efisiensi belanja dan menyesuaikan program pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Andi Harun dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda Masa Persidangan II Tahun 2026 dengan agenda Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025.
Andi Harun menjelaskan bahwa kondisi fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih disiplin dalam menyusun prioritas anggaran.
Penurunan pendapatan akibat kebijakan transfer dari Pemerintah Pusat harus direspons dengan pengendalian belanja, bukan dengan menambah beban keuangan melalui utang.
“Sampai hari ini pinjaman bukan pilihan dan tidak akan kami jadikan opsi. Yang harus dilakukan adalah melakukan mitigasi melalui efisiensi dan menyesuaikan belanja dengan kemampuan keuangan daerah,” kata orang nomor satu di Samarind itu, di Kantor DPRD Kota Samarinda, Rabu (29/07/2026).
Ia menambahkan, pemerintah telah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meninjau kembali program-program yang belum bersifat mendesak.
Menurutnya, pembangunan tetap berjalan, namun pelaksanaannya harus mempertimbangkan kondisi riil keuangan daerah agar tidak menimbulkan risiko pada tahun anggaran berikutnya.
Andi Harun menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
Dengan fiskal yang sehat, Pemkot Samarinda dinilai akan lebih leluasa membiayai program prioritas, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat.
Ia berharap langkah efisiensi yang ditempuh saat ini dapat menjadi fondasi bagi penyusunan APBD 2027 yang lebih realistis dan adaptif. (*)
