Linikaltim.id. SAMARINDA. Puluhan organisasi masyarakat dan tokoh adat yang tergabung dalam Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur (FRAKSI Kaltim) menolak rencana pemangkasan masa transisi dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah.
Mereka sowan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Selasa (11/11/2025) malam.
Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan berdiri bersama rakyat untuk memperjuangkan hak daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang.
“Kalimantan Timur harus mendapatkan haknya secara penuh, baik dari DBH, maupun sektor batu bara dan sumber daya lainnya. Pemotongan dana akan berdampak besar terhadap pembangunan dan ekonomi masyarakat,” kata Ananda Emira Moeis, usai pertemuan.
Ananda mengatakan, DPRD akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud guna menyusun langkah konkret dalam memperjuangkan kepentingan daerah di hadapan pemerintah pusat.
“Kita tidak bisa berjalan sendirian. Harus bersama-sama antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Dalam waktu satu minggu ke depan, kami akan konsolidasi dengan Pak Gubernur untuk menentukan langkah strategis,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua FRAKSI Kaltim, Vendy Meru, menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kaltim atas keterbukaan dan dukungan terhadap aspirasi masyarakat.
Ia menyebut, RDP malam ini menjadi momentum penting dalam menyatukan langkah perjuangan rakyat Kaltim.
“Kami berterima kasih kepada DPRD Provinsi, DPRD Kota Samarinda, dan DPRD Kukar yang hadir. Semua aspirasi sudah tercatat dan akan diteruskan ke pemerintah pusat,” kata Vendy.
Vendy menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar soal dana, tetapi tentang keadilan bagi daerah penghasil.
“Kaltim adalah penyumbang devisa besar bagi Indonesia, urutan kedua dari sektor pertambangan. PDRB kita di 2024 mencapai lebih dari Rp858 triliun. Jadi, sudah seharusnya hak kita tidak dipotong,” tegasnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan antara kekayaan sumber daya alam Kaltim dan kesejahteraan masyarakatnya.
“Bagaimana mungkin provinsi yang kaya sumber daya justru banyak rakyatnya hidup di bawah garis kemiskinan? Ini ironis. Pemerintah pusat harus punya hati dan melihat kondisi ini secara adil,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Vendy juga mengingatkan bahwa FRAKSI Kaltim siap menggelar aksi jika dalam satu minggu ke depan tidak ada tindak lanjut dari DPRD.
“Kami akan melakukan Gerakan Bertanya sebagai bentuk protes. Salah satu bentuknya, kami siap menutup Sungai Mahakam sebagai simbol bahwa Kaltim adalah provinsi penyangga ekonomi nasional. Jika pusat berteriak meminta dibuka, berarti mereka mengakui peran besar Kaltim,” tegasnya.
Meski demikian, baik Ananda maupun Vendy sepakat bahwa perjuangan ini harus tetap dalam koridor konstitusi dan kebersamaan. Tidak ada unsur politik, agama, maupun kepentingan kelompok tertentu.
“Kita membaur menjadi satu. Ini perjuangan rakyat Kaltim, bukan individu atau golongan. Jika masyarakat sejahtera, itu kemenangan bagi kita semua,” ujar Vendy.
DPRD Kaltim berkomitmen mengawal aspirasi rakyat, sementara FRAKSI Kaltim siap menggerakkan dukungan masyarakat. Semua pihak berharap agar pemerintah pusat mendengarkan suara daerah penghasil yang telah lama menjadi tulang punggung ekonomi nasional. (*)
