Linikaltim.id. SAMARINDA. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Iswandi, meminta Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian (Diskumi) Samarinda lebih fokus menyusun program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan pelaku usaha. Dibanding sekadar menjalankan kegiatan yang bersifat seremonial.
Hal tersebut disampaikannya saat hearing pembahasan realisasi kegiatan dan keuangan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 bersama Diskumi Samarinda.
Menurut Iswandi, program pemerintah akan lebih efektif apabila disusun berdasarkan kebutuhan nyata yang dirasakan masyarakat di lapangan, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Ia menilai selama ini masih terdapat kegiatan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Namun manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat sasaran.
“Saya selalu sampaikan kepada OPD, jangan membuat kegiatan yang hanya mengatasnamakan rakyat. Yang harus dilakukan adalah mendengar apa yang memang dibutuhkan masyarakat,” kata Iswandi, di kantor DPRD Samarinda, Selasa (23/06/2026).
Ia mencontohkan kebutuhan pelaku usaha yang umumnya berkaitan dengan pelatihan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, pemasaran produk hingga akses permodalan.
Menurutnya, program-program semacam itu akan lebih berdampak dibanding kegiatan yang hanya berorientasi pada penyerapan anggaran.
Iswandi menegaskan bahwa apabila kebijakan pemerintah disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, maka potensi munculnya persoalan maupun kritik di kemudian hari dapat diminimalkan.
“Masyarakat maunya apa, pelaku usaha butuh apa, itu yang harus dijawab oleh program pemerintah. Kalau kebutuhan mereka dipenuhi, saya yakin program akan berjalan lebih baik,” tegasnya.
Melalui evaluasi tersebut, Komisi II DPRD Samarinda berharap Diskumi dapat memperkuat peran sebagai instansi yang mendorong pertumbuhan usaha masyarakat sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Kota Tepian. (adv/dprdsmr)
