Linikaltim.id. SAMARINDA. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda menyoroti pola penggunaan anggaran Dinas Perdagangan (Disdag) Samarinda yang dinilai masih didominasi kegiatan internal organisasi perangkat daerah (OPD), dibanding program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Sorotan itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, saat hearing bersama Disdag Samarinda mengenai evaluasi realisasi anggaran Disdag bersama Komisi II DPRD Samarinda, Selasa (23/6/2026).
Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi menegaskan, anggaran daerah harus lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat ketimbang kebutuhan internal instansi.
Menurut Iswandi, hingga pertengahan tahun 2026 realisasi anggaran Disdag telah mencapai sekitar 54,6 persen dari total pagu Rp32,7 miliar. Namun, sebagian besar serapan tersebut berasal dari kegiatan yang bersifat internal.
“Dari yang dipaparkan tadi, ada beberapa kegiatan internal yang serapannya hampir 100 persen. Sementara program yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat justru masih rendah,” kata Iswandi.
Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius menjelang penyusunan program dan anggaran semester kedua tahun berjalan.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan sektor perdagangan rakyat.
“Anggaran ke depan harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan keinginan OPD,” tegasnya.
Komisi II DPRD berencana menggelar pertemuan lanjutan untuk membedah lebih rinci seluruh program dan subkegiatan Disdag yang belum sempat dibahas secara mendalam dalam hearing tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Samarinda Nurrahmani menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti berbagai masukan DPRD terkait optimalisasi program dan penggunaan anggaran yang lebih efektif.
Menurutnya, evaluasi tersebut menjadi bahan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan program perdagangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. (*)
