Linikaltim.id. SAMARINDA. Fenomena meningkatnya kritik pedas hingga serangan personal di media sosial mendapat sorotan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Helmi Abdullah. Dia menyatakan bahwa media sosial (medsos) kini menjadi ruang untuk menyampaikan opini. Namun kebebasan tersebut harus dibarengi dengan tanggungjawab etis.
“Semua orang berhak berpendapat. Tapi tentu harus dalam koridor yang sehat. Kritik boleh, asal tidak berubah jadi hujatan atau fitnah,” kata Helmi Abdullah diwawancarai pada Minggu (18/5/2025).
Ia menekankan bahwa media sosial memang membuka ruang baru bagi masyarakat untuk terlibat dalam diskusi sosial dan politik. Namun, di sisi lain, platform ini juga kerap dimanfaatkan untuk menyebar informasi yang tidak berdasar (hoax) hingga menimbulkan kegaduhan.
“Kita tidak bisa menutup ruang kritik, tapi jangan asal bicara apalagi menyebarkan hoaks. Lihat realita dan sampaikan dengan data,” tegas politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.
Helmi mengajak warga untuk lebih cermat dalam memilah informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang bersifat memecah belah atau menyerang individu tanpa dasar.
“Kami ingin Samarinda tetap kondusif. Jangan jadikan media sosial sebagai alat perpecahan. Mari saling mengayomi dan membangun kebersamaan,” katanya.
Menurutnya, serangan personal bukanlah cermin dari demokrasi yang sehat. Demokrasi sejati, kata dia, adalah ruang untuk berpikir dan menyampaikan pendapat secara bijak.
“Kritik itu penting, tapi harus disampaikan dengan cara yang membangun. Demokrasi bukan panggung untuk saling menjatuhkan,” tutup Helmi. (adv)
