Linikaltim.id. SAMARINDA. Ismail Latisi, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda menyoroti masalah insentif guru honorer yang dinilai masih belum merata. Banyak guru Pendidikam
Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar mengeluhkan tidak mendapatkan insentif, sementara sejumlah guru lainnya sudah menerimanya.
“Ini persoalan yang sangat sensitif. Banyak guru honorer yang gajinya hanya sekitar Rp 1 juta, bahkan ada yang di bawah itu,” kata Ismail Latisi dalam wawancara dengan mendia ini, baru-baru ini.
Ismail menegaskan dua hal yang menjadi komitmen Komisi IV. Pertama, memastikan insentif guru tidak dihapus. Kedua, mendorong agar guru-guru yang sudah memenuhi syarat segera mendapatkan haknya.
Selain mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda agar memperbaiki regulasi penyaluran, Komisi IV juga membuka opsi kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Samarinda sebagai solusi tambahan bagi guru honorer.
“Kalau ada kelebihan dana zakat atau infak, guru honorer bisa diprioritaskan. Mereka adalah pendidik anak bangsa,” ujarnya.
Untuk jangka panjang, Ismail menilai peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sangat penting agar pemerintah daerah dapat memperluas pemberian insentif tanpa terkendala anggaran.
“Ini menjadi persoalan yang substansial, dan melibatkan banyak faktor. Jika PAD meningkat, saya rasa persoalan insentif ini juga dapat terselesaikan,” tutupnya.
Sebelumnya, polemik pemberian insentif kembali mencuat setelah puluhan guru pendidikan anak usia dini mendatangi Komisi IV DPRD Samarinda untuk rapat dengar pendapat.
Dalam momen itu, baik DPRD Samarinda dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda siap mengawal aspirasi para guru agar tercipta kesejahteraan bagi pendidik anak bangsa. (adv/dprdsmr)
