Linikaltim.id. SAMARINDA. Dalam kurun waktu dua minggu terakhir, bulan sebelumnya, Samarinda dua kali diterpa musibah banjir dan tanah longsor. Bahkan, dari dua kejadian longsor yang terjadi menyusul hujan deras yang menelan korban jiwa.
Musibah ini menjadi perhatian serius Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Maswedi, menekankan bahwa musibah yang berulang ini bukan sekadar kebetulan. Melainkan cermin dari kondisi tanah dan tata kelola pembangunan yang belum maksimal.
Ia menilai bahwa peristiwa tersebut harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah maupun masyarakat dalam memandang pembangunan ke depan.
“Salah satu poin penting yang harus dilakukan adalah mewajibkan setiap proyek pembangunan, baik skala pribadi, perusahaan, maupun kelompok, untuk melibatkan rekomendasi dari BPBD,” kata Maswedi di kantor DPRD Samarinda, Rabu (28/5/2025).
Menurutnya, hanya Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda yang memiliki pemetaan wilayah rawan bencana secara akurat. Sehingga pembangunan bisa dilakukan secara lebih bijak dan aman.
Maswedi menyayangkan masih banyaknya pembangunan yang dilakukan tanpa kajian potensi bencana. Ia menyebut, selama ini banyak masyarakat maupun pihak swasta yang membangun secara sembarangan di kawasan rawan longsor dan banjir.
“Kalau tidak diatur, korban akan terus berjatuhan, dan itu terlalu mahal hanya untuk dijadikan pelajaran,” katanya.
Selain mendorong perubahan regulasi, Maswedi juga mengimbau masyarakat agar lebih selektif dalam memilih lokasi tempat tinggal. Ia menekankan bahwa keselamatan jiwa tidak bisa ditawar.
“Kami mohon masyarakat mempertimbangkan keselamatan sebagai prioritas utama. Jangan sampai baru sadar setelah terjadi korban,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti karakteristik geografis Samarinda yang cenderung rendah dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi.
“Longsor dan banjir bisa terjadi kapan saja jika hujan deras datang. Karena itu, kami mendorong percepatan koordinasi antarinstansi dan evaluasi menyeluruh dalam perizinan pembangunan,” pungkasnya. (adv/her)
