Linikaltim.id. SAMARINDA. Dorongan agar Presiden RI Prabowo Subianto mengganti Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo diniali hal mendesak saat ini.
Pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Saipul Bahtiar mengatakan, langkah tersebut wajar dilakukan Presiden guna menyelaraskan visi pemerintahannya.
“Pertama, ini bukan (soal) tradisi tetapi satu fenomena dan logika pemerintahan yang baru. Idealnya paling lama satu tahun dari sejak pelantikan presiden sudah ada proses penyegaran,” ujarnya dihubungi Linikaltim.id via pesan WhatsApp, Minggu (7/9/2025).
Mantan Ketua Bawaslu Kaltim ini menilai, pergantian pucuk pimpinan Polri penting agar program reformasi yang dijanjikan Prabowo saat kampanye menjadi konkret.
Saipul juga mengingatkan bahwa problem di tubuh Polri bukan hanya soal kepemimpinan. Tetapi mencakup rekrutmen, pendidikan, hingga profesionalitas aparat di lapangan.
“Rekrutmen harus bebas dari KKN (kolusi korupsi nepotisme,red.). Pendidikan harus lebih matang, dan polisi harus responsif terhadap aduan masyarakat,” bebernya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa dorongan pergantian Kapolri tidak boleh dianggap intervensi politik.
Narasi untuk mengganti Kapolri semakin kuat usai aksi demonstrasi di pekan terakhir Agustus 2025.
Tewasnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online menjadi puncak kekesalan publik terhadap institusi Polri. Melalui video pendek yang tersebar, secara brutal memperlihatkan Affan ditabrak dengan mobil rantis polisi.
Saipul mengingatkan, sudah hampir sepuluh bulan masa pemerintahan Prabowo berjalan. Sehingga evaluasi terhadap Kapolri menjadi hal yang mendesak.
“Berangkat dari peristiwa demo beberapa waktu lalu dan juga kecaman terhadap polisi, tentu itu mestinya ada evaluasi serius terhadap pucuk pimpinan Polri,” pungkasnya. (*)
