linikaltim.id SAMARINDA. Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik ikut berang terkait dugaan korupsi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) yang tengah diusut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim.
Jumat (19/7/2024), dia bertandang ke rumah sakit milik pemerintah tersebut untuk membahas langkah konkret meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kunjungan itu menjadi sinyal tegas Akmal Malik, Pemprov Kaltim tidak mengampuni segala bentuk penyimpangan di instansi pemerintahan. Dugaan korupsi TPP yang kabarnya berlangsung selama kurun waktu 2018–2022 itu sangat mencoreng nama baik RSUD AWS. Hal membuat kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan di Bumi Etam menurun.
“Kami tidak akan tertutup kasus tersebut,” ujar Akmal Malik. “Saat ini kami sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada di RSUD AWS, mencari akar permasalahannya,” imbuhnya.
Evaluasi menyeluruh tak hanya menyasar sistem pembayaran TPP, melainkan prosedur dan tata kelola di rumah sakit secara keseluruhan. Akmal Malik ingin memastikan tidak ada celah yang memungkinkan terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan wewenang di masa depan. “Kami ingin memastikan sistem berjalan lebih baik dan terhindar dari korupsi,” tegasnya.
Kasus dugaan korupsi TPP menyeret tiga pegawai RSUD AWS. Dua PNS dan satu tenaga honorer. Mereka kini sudah ditahan terhitung mulai Jumat (19/7/2024). Akmal Malik terus memantau perkembangan kasus itu, dan memastikan proses hukum berjalan secara transparan.
Akmal Malik mengungkapkan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk membenahi sistem di RSUD AWS. Salah satunya membentuk dua tim khusus: tim evaluasi kinerja dan tim peningkatan kinerja. “Evaluasi kinerja bertugas meninjau kembali sistem yang ada, dan mengidentifikasi celah-celah yang memungkinkan terjadinya kecurangan,” tegas Akmal.
Sementara itu, tim peningkatan kinerja fokus pengembangan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, serta mendorong peningkatan kinerja pegawai. Pembentukan tim-tim tersebut diharapkan menjadi solusi jangka panjang guna mencegah terulangnya kasus serupa ke depannya. Akmal menegaskan tidak segan-segan memberikan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi, dan sanksi tegas bagi yang melanggar aturan.
