Linikaltim.id. SAMARINDA. Seorang ibu rumah tangga bernama Nurhayati, warga RT 007, Kelurahan Sungai Dama mengadukan masalah keretakan rumahnya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda. Adapun masalah ini, buntut dari masalah pembangunan Terowongan Selili yang sempat menggegerkan warga sekitar. Pasalnya, uji beban membuat rumah sekitar terowongan retak.
Laporan itu kini telah diterima dan masuk dalam pembahasan Komisi III DPRD Samarinda, yang membidangi persoalan infrastruktur serta pelayanan publik.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, memastikan aduan tersebut sudah menjadi perhatian pihaknya. Ia memastikan komisi akan memproses keluhan warga sesuai prosedur yang berlaku.
“Suratnya sudah masuk, dan saya sendiri sudah melihat langsung laporannya. Kami di komisi sudah sepakat untuk memanggil pihak-pihak terkait,” kata Rohim, akhir pekan lalu.
Menurutnya, langkah awal memfasilitasi dialog antara warga dan instansi yang bertanggung jawab atas pengerjaan terowongan. Komisi III ingin memastikan kedua pihak memiliki persepsi yang sama sebelum merumuskan solusi.
“Kami akan coba membuka ruang komunikasi persuasif dulu. Kalau memang ada perbedaan pemahaman terkait dampak atau kompensasi, itu perlu disamakan. Setelah itu baru kita cari formulasi kebijakan yang paling tepat,” jelasnya.
Politikus fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menekankan bahwa persoalan ini perlu segera diselesaikan agar tidak menghambat progres pembangunan. Ia menilai proyek terowongan memiliki nilai strategis bagi kota. Namun tetap harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan warga sekitar.
“Kami ingin pembangunan ini tetap berjalan, tapi juga tidak menambah beban bagi masyarakat yang terdampak. Keduanya harus dijaga,” tegasnya.
Meski sudah berada dalam agenda, ia mengakui bahwa Komisi III belum dapat menentukan waktu pasti untuk memulai proses mediasi. Padatnya agenda rapat membuat jadwal pertemuan masih menunggu penetapan.
“Beberapa hari ini jadwal kami cukup padat, jadi pertemuan masih menunggu waktu yang pas,” tambahnya.
Warga kini berharap DPRD dapat menjadi jembatan penyelesaian agar mereka mendapatkan kepastian mengenai nasib rumah mereka, tanpa harus menunggu lebih lama di tengah proses pembangunan yang terus berjalan. (adv/dprdsmr)
