Linikaltim.id. SAMARINDA. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda Arie Wibowo mempunyai sejumlah catatan. Dalam momen akhir tahun 2025 ini, ia menyoroti persoalan strategis, mulai dari penanganan Sungai Karang Mumus dan Mahakam hingga pembenahan program bantuan pendidikan Jospol dan Gratispol.
Arie yang merupakan Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda, menilai kedua sektor tersebut perlu percepatan karena berdampak langsung dengan masyarakat.
Arie mengatakan penanganan sungai tidak dapat dilakukan satu instansi saja. Menurutnya, kolaborasi antara Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim harus diperkuat, terutama terkait pengerukan dan relokasi warga.
“Pengerukan sungai menjadi kewenangan provinsi, sementara relokasi berada di pemerintah kota. Jadi pekerjaan ini memang harus berjalan bersama,” ujar Politikus Partai Golongan Karya ini, dalam wawancara dengan media ini beberapa waktu lalu.
Kata dia, upaya pemerintah selama ini belum maksimal karena masih sering terjadi ketidaksinkronan kebijakan. Jika penanganan tidak dilakukan menyeluruh, potensi luapan air di beberapa titik akan tetap terjadi, terutama saat musim hujan.
Selain persoalan sungai, Arie turut menyoroti pelaksanaan program bantuan pendidikan yang menjadi perhatian publik sejak pergantian kepemimpinan di Provinsi Kaltim. Ia menyebut banyak mahasiswa dan orang tua masih kebingungan mengenai skema, alur data, dan waktu pencairan.
Menurutnya, program Jospol dan Gratispol merupakan komitmen besar pemerintah provinsi yang harus dibarengi dengan data akurat dan sistem yang rapi.
“Program ini masih melalui tahap pembenahan. Data dari kampus menjadi kunci agar pencairan bisa tepat sasaran,” jelasnya.
Arie mengungkapkan bahwa mahasiswa semester 1 menjadi kelompok pertama yang menerima manfaat. Untuk perguruan tinggi negeri, pencairan sudah berlangsung, sementara kampus swasta akan menyusul setelah proses verifikasi selesai. Hal ini, katanya, wajar karena data mahasiswa swasta jauh lebih beragam.
Ia meminta Pemprov Kaltim memastikan setiap kampus mendapat pendampingan agar tidak terjadi kesalahan input data. Ketidaktepatan data menurutnya berdampak pada keterlambatan pencairan dan memicu keluhan masyarakat.
Politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa pendidikan dan penanganan lingkungan adalah dua sektor yang tidak boleh diabaikan karena mempengaruhi kualitas hidup warga dalam jangka panjang sehingga diperlukan kolaborasi Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim. (adv/dprdsmr)
