Linikaltim.id. SAMARINDA. Wacana penerapan retribusi bagi kantin sekolah di Jakarta mendapat tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar menegaskan, kebijakan semacam ini tidak sepatutnya diterapkan jika hanya bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, masih banyak sumber PAD lain. Ketimbang membebani pelaku usaha kecil di lingkungan sekolah. Menurutnya, pemungutan pajak kantin sekolah dapat berdampak negatif bagi pedagang. Hanya akan menambah tekanan ekonomi.
Dia mengingatkan, masih ada beban pajak yang sudah cukup tinggi bagi masyarakat. Baik melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pemerintah pusat maupun berbagai pajak daerah lainnya.
Dalam kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan, ia khawatir pungutan retribusi kantin sekolah hanya akan memperberat beban masyarakat kecil.
“Jika pajak ini diterapkan, dampaknya bukan hanya pemilik kantin. Tapi juga siswa yang berasal dari keluarga ekonomi lemah. Mereka bisa kesulitan mendapatkan makanan dengan harga terjangkau,” tegasnya beberapa waktu lalu.
Untuk Samarinda, dia merinci peluang meningkatkan PAD. Meliputi kawasan Teras Samarinda, Taman Samarendah, serta sistem perparkiran di tepi jalan yang sering mengalami kebocoran pendapatan.
“Saya yakin Wali Kota kita (Samarinda,red.), Andi Harun, adalah pemimpin yang memiliki banyak strategi dalam meningkatkan PAD. Masih ada cara lain yang lebih efektif dibandingkan memungut pajak dari kantin sekolah,” pungkasnya. (adv)
