Linikaltim.id. SAMARINDA. Proyeksi pemangkasan Dana Transfer Umum (DTU) ke Daerah dan Dana Desa tahun 2026 menekan pemerintah daerah (pemda) untuk putar otak.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda menekankan, kondisi ini harus dihadapi dengan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyebutkan kondisi ini bisa menjadi momentum bagi kota untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat.
“Kalau belanja rutin tidak bisa diganggu, maka pembangunan pasti terdampak. Karena itu kita dorong pemerintah kota serius memperkuat PAD,” ujar Iswandi, Rabu (10/9/2025).
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, Samarinda memiliki potensi PAD yang cukup besar. Jika dikelola maksimal dan kebocoran bisa ditekan, bisa memperkuat kondisi fiskal pemerintah kota (pemkot).
Peningkatan penerimaan dari sektor lokal dinilai mampu menjaga keberlanjutan pembangunan sekalipun dana pusat berkurang.
“Potensinya masih besar. Dari sektor yang ada saja, kalau dikelola dengan baik bisa naik. Jadi tinggal keseriusan kita meningkatkan PAD, agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tetap berjalan,” tambahnya.
Iswandi juga menyinggung perlunya terobosan dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru. Misalnya dari sektor pariwisata, jasa, serta pengelolaan aset daerah yang lebih produktif.
Menurutnya, diversifikasi sumber PAD akan membuat Samarinda lebih tahan terhadap guncangan fiskal.
Politikus partai bersimbol kepala banteng ini menegaskan bahwa ada target pada akhir masa jabatan Wali Kota Andi Harun. Yaitu DPRD bisa mendorong PAD menjadi penyumbang hingga 50 persen dari total APBD. Dengan begitu, Samarinda diyakini akan lebih mandiri secara fiskal dan tidak terlalu terguncang oleh kebijakan pusat.
“Kalau target PAD 50 persen tercapai, postur APBD kita akan jauh lebih sehat. Jadi ketika ada pemangkasan dari pusat, turbulensinya tidak akan terlalu besar,” pungkasnya.
Diketahui, estimasi perhitungan dari Kementerian Keuangan dalam RAPBD 2026, Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Samarinda diproyeksikan turun dari Rp927,36 miliar pada 2025 menjadi Rp776,14 miliar pada 2026. Sementara Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami penurunan drastis dari Rp1,11 triliun menjadi Rp262,43 miliar. (adv/dprsmr)
