Linikaltim.id. SAMARINDA. Upaya memperkuat daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Samarinda dinilai tidak cukup hanya melalui pelatihan.
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda mendorong pemerintah daerah membangun kolaborasi yang lebih konkret dengan sektor perbankan. Sehingga pelaku UMKM juga memperoleh kemudahan akses permodalan untuk mengembangkan usahanya.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, menegaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan dukungan pembiayaan harus berjalan beriringan.
Menurutnya, pelaku UMKM membutuhkan kemampuan yang lebih baik agar mampu bersaing di tengah perkembangan pasar modern yang semakin kompetitif.
“Supaya bisa meningkatkan sumber daya manusia dan bisa bersaing dengan pasar-pasar modern. Itu yang kami tekankan,” kata Viktor Yuan dalam wawancara di kantor DPRD Samarinda, Rabu (24/6/2026).
Ia menjelaskan, pelatihan yang diberikan kepada pelaku usaha tidak boleh berhenti sebatas kegiatan seremonial. Program peningkatan kapasitas harus dilaksanakan secara berkelanjutan, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap perkembangan usaha masyarakat.
Selain peningkatan kompetensi, Viktor menyoroti persoalan klasik yang hingga kini masih dihadapi banyak pelaku UMKM.
Yakni terbatasnya akses terhadap modal usaha. Untuk itu, ia mengusulkan adanya kerja sama antara Dinas Perdagangan (Disdag) Samarinda dengan bank Samarinda agar pelaku usaha lebih mudah memperoleh pembiayaan.
“Pelatihan dan bantuan modal. Bisa saja Dinas Perdagangan memberikan rekomendasi kepada bank Samarinda yang notabene bisa membantu masyarakat pelaku UMKM,” katanya.
Menurut Viktor, skema pembiayaan tersebut juga harus dibarengi dengan pendampingan usaha. Dengan begitu, modal yang diterima pelaku UMKM dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas produk, hingga memperluas jangkauan pemasaran.
Ia menilai keberhasilan program pemberdayaan UMKM tidak semata-mata dilihat dari banyaknya pelatihan yang digelar atau besarnya bantuan yang disalurkan. Yang lebih penting adalah meningkatnya kualitas usaha, bertambahnya omzet, serta kemampuan pelaku UMKM menembus pasar yang lebih luas.
Meski mengapresiasi respons positif dari pihak terkait, Viktor mengakui implementasi berbagai program di lapangan masih belum berjalan optimal.
“Responsnya cukup baik, cuma pelaksanaannya yang belum,” ungkapnya.
Menurutnya, masih terdapat kesenjangan antara komitmen pemerintah dengan realisasi program yang benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha.
Karena itu, ia berharap koordinasi lintas sektor segera diperkuat agar berbagai kebijakan yang telah dirancang dapat terlaksana secara efektif. (adv/dprdsmr)
