Linikaltim.id. SAMARINDA. Sejumlah catatan dari hasil inspeksi lapangan proyek Terowongan Selili Samarinda oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda.
Catatan paling penting adalah alokasi tambahan anggaran sebesar Rp39 miliar dalam Anggaran Perubahan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Samarinda 2025 untuk penanganan longsor dan perbaikan estetika terowongan.
DPRD meminta agar anggaran tersebut digunakan secara transparan dan efektif.
“Kami tidak menolak penambahan anggaran jika memang dibutuhkan. Tapi jangan sampai ada lagi kejadian yang tidak terdeteksi sebelumnya. Ini proyek strategis yang menyangkut keselamatan masyarakat,” tegas Ketua Komisi III DPRD l Samarinda Deni Hakim Anwar pada Senin(14/7/2025.
Inspeksi lapangan meliputi sisi inlet dan outlet terowongan. Seperti diketahui, terowongan sebenarnya sudah memasuki fase akhir pengerjaan. Namun, longsor di bagian luar terowongan beberapa bulan lalu, membuat proyek ini ditinjau ulang sebelum digunakan.
“Kunjungan ini untuk memastikan langsung di lapangan, terutama terkait longsoran yang terjadi sebelumnya. Kami ingin mengetahui penyebabnya dan bagaimana penanganannya,” terang Deni.
Dewan menilai terdapat kelemahan dalam perencanaan awal proyek. Terutama soal deteksi potensi longsor yang bisa disebabkan oleh kandungan air, jenis tanah, atau struktur bawah tanah lainnya.
“Kami menduga ada kealpaan dari pihak pengembang, khususnya dalam pemetaan risiko,” tambahnya.
Deni juga menyampaikan di hasil rapatnya tadi bersama kontraktor dan PUPR bahwasanya nanti bakal ada penambahan panjang terowongan 72 meter.
Politikus Partai Gerinda itu juga mengungkapkan dari enam blower yang direncanakan, baru dua yang terpasang.
Jika penambahan panjang terowongan mencapai 72 meter, maka diperlukan empat blower tambahan, sehingga total menjadi sepuluh.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Samarinda, Desy Damayanti, menjelaskan Pemkot telah mengambil langkah tegas. Pihak pelaksana, perencana, serta manajemen konstruksi (MK) telah dipanggil untuk menyusun strategi penanganan lebih lanjut.
Salah satunya adalah penambahan panjang terowongan berdasarkan asistensi dari Pemerintah Pusat, guna mengatur ulang kelandaian dan meningkatkan aspek keamanan.
“Secara struktur badan terowongan sudah tidak ada masalah. Namun, pekerjaan masih berlanjut di area inlet dan outlet. Termasuk beautifikasi dan penguatan titik-titik rawan longsor,” terang Desy.
Desy mengonfirmasi bahwa target penyelesaian proyek tetap pada akhir tahun 2025. Namun, pihak kontraktor menyatakan bahwa pekerjaan bisa rampung lebih cepat, yakni pada bulan November.
Akan ada uji coba seluruh sistem harus dilakukan terlebih dahulu sebelum serah terima, termasuk sistem kelistrikan dan drainase.
Terkait pembebasan lahan, Desy juga menyampaikan bahwa masih ada empat rumah di sisi Jalan Sultan Alimuddin yang belum dibongkar karena proses penilaian terhadap tanah berjalan lambat.
“Warga meminta penilaian dua objek, bangunan dan tanah. Penilaian bangunan lebih mudah, tapi tanah memerlukan verifikasi kepemilikan yang rumit. Ini yang membuat proses agak tertunda,” jelasnya. (*)
