Linikaltim.id. SAMARINDA.Menanggapi aksi unjuk rasa 214 pada 21 April 2026 lalu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa dirinya terbuka untuk ruang dialog dengan mahasiswa dan masyarakat.
Ia menilai bertemu dengan pengunjuk rasa terlalu berisiko. Selain mempertimbangkan faktor keamanan, tensi lapangan juga pastinya membuat pengambilan keputusan tidak efektif.
“Saya siap berdialog, pintu kantor gubernur terbuka. Tapi lapangan bukan tempat untuk mengambil keputusan,” kata Gubernur, di Hotel Claro Pandurata, Kamis (23/04/2026).
Ia mengungkapkan bahwa pada aksi, situasi sempat memanas dengan adanya pelemparan botol dan benda lainnya ke arah petugas keamanan.
Menurutnya, kondisi tersebut justru dapat membahayakan semua pihak, termasuk peserta aksi maupun aparat yang bertugas.
“Saya melihat langsung ada pelemparan botol dan benda lainnya. Itu berbahaya, bukan suasana yang kondusif untuk berdiskusi,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan harus berbasis data agar dapat ditindaklanjuti secara tepat oleh pemerintah.
“Kita tidak bisa memutuskan sesuatu hanya berdasarkan teriakan. Harus ada data, harus jelas substansinya,” tegasnya.
Meski demikian, ia tetap mengapresiasi semangat mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi dan mengajak mereka untuk berdialog secara konstruktif.
Aksi 214 menuntut evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim menyeluruh. Audit anggaran dianggap penting mengingat kepemerintahan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud berkali kali viral. Mulai dari perjalanan dinas bersama istri, pembelian mobil dinas Rp 85 miliar, renovasi rumah dinas Rp 25 miliar, dan terakhir soal pengadaan kursi pijat.
Selain itu berbagai posisi strategis diisi oleh orang dekar Rudy Mas’ud. Hal ini kental dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). (*)
