Linikaltim.id. SAMARINDA — Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Sri Puji Astuti, meluruskan informasi mengenai keterbatasan anggaran program Keluarga Berencana (KB) gratis di Kota Samarinda.
Menurutnya, program KB gratis merupakan program pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sementara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Samarinda berperan sebagai pelaksana di daerah.
“Kalau program KB gratis kan dari pusat, dari BKKBN, bukan dari ini DP2KB. DP2KB itu sebagai pelaksana, jadi Rp10 miliar itu dari pusat,” kata Sri Puji, Rabu (19/8/2026).
Ia menjelaskan, alat kontrasepsi maupun insentif dalam pelaksanaan program tersebut juga berasal dari BKKBN.
Karena itu, keterbatasan anggaran DP2KB tidak serta-merta menunjukkan program KB gratis sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah kota.
“Alatnya itu dari BKKBN. Insentifnya juga dari BKKBN. Jadi mungkin kemarin dari pusat pun belum turun,” ujarnya.
Meski demikian, Sri Puji mengakui pelaksanaan program KB menghadapi tantangan lain, terutama dalam meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menjadi peserta KB.
Menurutnya, sosialisasi yang dilakukan hingga tingkat Posyandu belum sepenuhnya mampu mendorong masyarakat untuk mengikuti program KB. Bahkan, partisipasi kaum laki-laki menjadi salah satu tantangan tersendiri.
“Untuk menjaring orang yang mau ber-KB juga susah. Apalagi bapak-bapak. Itu jadi ada kesulitan tersendiri walaupun kita sudah sosialisasi di tiap posyandu, tapi belum tentu orang mau ber-KB,” tuturnya.
Sri Puji menilai edukasi mengenai pentingnya KB perlu dilakukan lebih awal, tidak hanya ketika pasangan sudah memiliki anak.
Sosialisasi, kata dia, seharusnya dimulai sejak calon pengantin (catin), kemudian dilanjutkan melalui posyandu hingga fasilitas kesehatan seperti puskesmas.
“Karena itu sosialisasinya harusnya mulai dari saat catin. Mulai saat catin nanti ke posyandu dan saat dia di puskesmas, saat dia mau menikah itu sudah harus disosialisasikan,” jelasnya.
Dengan edukasi sejak dini, pasangan diharapkan dapat memahami pilihan perencanaan keluarga, termasuk menentukan waktu memiliki anak serta memilih metode kontrasepsi jangka pendek maupun jangka panjang.
“Jadi punya program. Usia segini apa langsung punya anak atau ber-KB, dengan KB misalnya KB yang jangka pendek atau yang jangka panjang,” katanya.
Terkait kemungkinan dukungan DPRD Samarinda melalui pokok-pokok pikiran (pokir) untuk memperkuat program KB, Sri Puji mengatakan hal tersebut perlu disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan daerah.
Ia menyebut kebutuhan masyarakat yang harus diakomodasi melalui anggaran daerah cukup banyak, mulai dari perbaikan sekolah hingga program kesehatan dan keluarga berencana.
“Seandainya saya bisa, karena ini kadang program kita sekarang prioritasnya yang mana sih? Jadi ada skala dan sesuai dengan arah dari pemerintah kota,” tutupnya. (adv/dprdsmr)
