Linikaltim.id. SAMARINDA. Wali Kota Samarinda Andi Harun turun langsung menemui ratusan sopir truk yang menggelar aksi damai di depan Balai Kota Samarinda, Senin (24/08/2026).
Di hadapan massa yang tergabung dalam Forum Gerakan Sopir Samarinda (FGSS), Andi Harun menjelaskan alasan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menerapkan sistem fuel card dalam penyaluran biosolar bersubsidi.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola distribusi bahan bakar bersubsidi agar benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Fuel card diharap mampu mengurangi antrean panjang di sejumlah SPBU di Samarinda. Sebab kuot tersalurkan sesuai catatan.
Andi Harun mengatakan, selama ini pemerintah menerima banyak laporan mengenai antrean solar hingga berhari-hari di beberapa SPBU. Kondisi itu, kata dia, tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang normal.
“Kalau antrean panjang terjadi berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan sampai sopir parkir dari malam sampai pagi, itu patut dipertanyakan. Kami harus mencari penyebabnya. Sebab kuota (dari Pertamina) selalu sama,” kata Wali Kota Samarinda Andi Harun, di Balai Kota Samrinda, Senin (24/08-2026).
Ia menjelaskan, setelah melakukan evaluasi bersama Pertamina Patra Niaga, pemerintah menyimpulkan persoalan utama bukan terletak pada kelangkaan kuota biosolar, melainkan distribusi yang belum tepat sasaran.
Karena itu, fuel card dipilih sebagai salah satu mekanisme pengawasan agar setiap kendaraan penerima subsidi terdata dan penggunaan Biosolar bisa dipantau secara digital.
Menurut Andi Harun, sistem tersebut memang akan membuat pengawasan lebih ketat sehingga ruang penyalahgunaan BBM bersubsidi semakin sempit.
“Tujuan utamanya agar BBM bersubsidi dinikmati secara tepat sasaran, bukan diperjualbelikan,” tegasnya.
Meski menuai penolakan dari sebagian sopir truk, Andi Harun menilai setiap perubahan tata kelola pasti menimbulkan pro dan kontra karena mengubah kebiasaan yang sudah berlangsung lama.
Ia pun mengajak para sopir untuk melihat kebijakan tersebut sebagai langkah pembenahan, bukan sebagai bentuk pembatasan terhadap mata pencaharian mereka.
Pemkot Samarinda, lanjutnya, tetap membuka ruang dialog dan siap menerima masukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan tanpa merugikan sopir yang memang menggunakan biosolar untuk kebutuhan operasional. (*)
