Linikaltim.id. SAMARINDA. Rencana pengembangan transportasi umum sempat menjadi bagian penting dari perencanaan pembangungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Sayangnya, kemungkinan besar rencana tersebut bakal ditunda akibat pemotongan anggaran. Pasalnya, dana transfer dari Pemerintah Pusat dipotong hingga 40 persen. Ini membuat implementasi program tersebut perlu dievaluasi ulang.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Andriansyah, menegaskan bahwa wacana pengembangan transportasi umum yang disampaikan Dinas Perhubungan (Dishub) tidak sekadar gagasan. Melainkan bagian dari visi-misi Wali Kota Samarinda Andi Harun, untuk menjadikan Samarinda sebagai Kota Peradaban.
“Ini bagian dari perencanaan kota. Transportasi massal itu amanat undang-undang dan hak warga, jadi wajib dikerjakan. Tapi tentu perlu perencanaan dan anggaran,” ujar politikus Partai Demokrat ini, beberapa waktu lalu.
Meski Dishub telah menyiapkan perencanaannya, pemotongan anggaran daerah atau Transfer ke Daerah (TKD) menjadi tantangan besar.
Menurut Adriansyah, DPRD belum mengetahui dampak pastinya dan akan membahasnya lebih jauh dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Dengan pemotongan anggaran, kami belum tahu apakah program ini bisa dilaksanakan di 2026, atau harus ditunda ke 2027 atau 2028,” katanya.
Sebelumnya, Dishub Samarinda telah merencanakan pelaksanaan perdana transportasi massal pada 2026 dengan uji coba satu hingga dua trayek.
Terlepas dari kendala anggaran, Andriansyah menyebut, infrastruktur Samarinda sudah cukup siap untuk didukung transportasi massal. Untuk model pengelolaannya, DPRD mendorong konsep buy the service.
“Kami mendorong model buy the service. Dishub sebagai regulator saja, sementara operatornya dari pihak ketiga,” jelasnya.
Dengan skema ini, Dishub tidak akan menjadi pelaksana operasional transportasi massal. Peran Dishub hanya pada penyusunan trayek, penentuan halte, serta perhitungan biaya. Sementara pengoperasian armada akan dikelola pihak swasta.
“Dishub cukup menyiapkan hal-hal teknis seperti halte dan trayek. Untuk pelaksanaannya, nanti operator yang menjalankan,” tambahnya.
Meski penyesuaian anggaran masih menghambat, Adriansyah menegaskan bahwa rencana besar transportasi massal tetap ada dan tidak dibatalkan.
“Plannya sudah ada, perencanaannya sudah disiapkan Dishub. Saya juga sudah berdiskusi dengan Pak Kadis (Hotmarulia). Kalau anggarannya aman, program ini tetap bisa dijalankan,” tutupnya. (adv/dprdsmr)
