Warga Samarinda Seberang Masih Andalkan Sumur, DPRD Dorong Perluasan Jaringan Air Bersih

Komisi III DPRD Samarinda, Elnatan Pasambe. (Foto dok. DPRD Samarinda).

Linikaltim.id. SAMARINDA — Persoalan air bersih masih menjadi keluhan utama sebagian warga Samarinda Seberang. Hingga kini, sejumlah permukiman masih mengandalkan sumur. Sebab  jaringan pipa Perusahaan Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana belum menjangkau seluruh kawasan.

Kondisi itu semakin terasa saat musim kemarau. Sumber air warga ikut terdampak, sementara akses jaringan perpipaan belum merata.

Bacaan Lainnya

“Yang menjadi keluhan masyarakat yang saya wakili di Samarinda Seberang itu adalah air. Itu yang paling utama,” kata anggota Komisi III DPRD Samarinda, Elnatan Pasambe, diwawancara Linikaltim.id.

Menurutnya, perluasan jaringan pipa harus terus didorong pemerintah. Namun, pembangunan jaringan tetap membutuhkan tahapan dan penentuan prioritas.

“Dalam rangka itu kan pasti ada jadwal-jadwal mereka, mana yang menjadi prioritas utama dulu,” ujar politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.

Elnatan menyebut beberapa warga telah berkomunikasi dengan Perumdam terkait pemasangan pipa sekunder. Kendalanya, biaya pemasangan masih menjadi pertimbangan masyarakat. Sebagian warga bahkan meminta agar biaya tersebut bisa dibayarkan secara bertahap.

Selain persoalan biaya dan pemerataan, Elnatan meminta aspek teknis turut diperhatikan dalam pembangunan jaringan.

Menurutnya, semakin jauh pipa ditarik dari jaringan utama, tekanan air berpotensi menurun.

Jaringan yang semakin panjang juga membutuhkan pengawasan dan pemeliharaan lebih besar karena risiko kebocoran meningkat.

“Artinya semakin jauh airnya, tekanannya juga kurang,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai pembangunan jaringan tidak cukup hanya mengejar penambahan sambungan pelanggan. Tetapi juga harus memastikan pelayanan tetap optimal.

Elnatan berharap persoalan air bersih di kawasan yang belum terlayani dapat diselesaikan sebelum masa pemerintahan Wali Kota Samarinda Andi Harun berakhir.

“Kalau bisa itu diselesaikan di tahun 2027. 2026 lebih bagus,” pungkasnya. (win/adv/dprdsmr) 

Pos terkait