Abdul Rohim DPRD Samarinda Soroti Proyek Drainase dengan Berbagai Catatan

Linikaltim.id. SAMARINDA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda Abdul Rohim, memberikan catatan dan masukan terkait upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam meningkatkan kapasitas drainase.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menekankan perlunya membedakan antara capaian fisik (output) dan dampak nyata di lapangan (outcome).

Bacaan Lainnya

Rohim menjelaskan, perbaikan drainase yang sedang berlangsung saat ini merupakan bagian dari output pekerjaan. Keberhasilan upaya tersebut baru bisa diuji secara objektif ketika wilayah tersebut diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di masa mendatang.

“Jadi, kalau yang sekarang kita lihat ini kan upaya untuk perbaikan pada area output-nya. Jadi drainase kemudian yang lain-lain nanti kita akan baru bisa melihat hasilnya nanti saat kalau sudah turun hujan ya dengan intensitas yang cukup tinggi,” ujar Rohim diwawancara baru-baru ini.

Menurutnya, aspek outcome yang harus dikejar adalah pengurangan luas wilayah terdampak banjir serta percepatan surutnya genangan air.

Dia berharap pembangunan kolam retensi, perbaikan drainase, dan normalisasi sungai berjalan secara linear dalam sistem pengendali banjir.

“Sementara yang kami sebut di area outcome-nya, yaitu area yang terdampak banjir bisa menjadi lebih sedikit. Kemudian tinggi genangan dan lama genangan itu bisa lebih cepat surutnya,” beber Rohim.

Rohim juga menyampaikan masukan, berdasarkan laporan warga terkait kesalahan teknis di lapangan. Beberapa drainase dilaporkan memiliki elevasi yang tidak sesuai, sehingga aliran air tidak menuju ke sungai, melainkan justru terhambat di tengah jalan.

“Mestinya turun menuju ke sungai, tapi di tengah-tengah tiba-tiba kondisi sistem drainasenya nanjak, sehingga air kemudian tidak bisa keluar,” ungkapnya.

Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda, selaku leading sector untuk meningkatkan pengawasan intensif. Hal ini dilakukan guna memastikan tidak ada sedimentasi atau sumbatan sampah yang menggagalkan fungsi utama infrastruktur pengendalian banjir tersebut. (al/adv/dprdsmr3) 

Pos terkait