Linikaltim.id. SAMARINDA. Pemerintah Pusat tengah merevisi regulasi penyelenggaraan pendidikan, termasuk wacana sentralisasi tata kelolanya. Apabila aturan ini disahkan, kewenangan pengelolaan guru yang sebelumnya berada di pemerintah daerah bakal diambil alih oleh pusat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Ismail Latisi mengatakan, apapun model pengelolaan yang dipilih Pemerintah Pusat baik sentralisasi atau tetap desentralisasi, harus berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Dan tidak menyingkirkan kesejahteraan guru.
“Esensinya tetap satu, mutu pendidikan harus meningkat. Jangan sampai guru menjadi terabaikan atau termarjinalkan,” tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dalam wawancara media ini, pekan lalu.
Menurut Ismail, isu kesejahteraan guru sangat krusial karena berhubungan langsung dengan minat generasi muda untuk memilih profesi pendidik.
Ia menilai rendahnya kesejahteraan menjadi salah satu penyebab semakin sedikit anak muda yang bercita-cita menjadi guru.
“Berapa banyak anak-anak sekarang yang ingin jadi guru? Itu menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Rencana sentralisasi tata kelola guru disebut sebagai upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menjawab sejumlah persoalan. Mulai dari distribusi guru yang tidak merata, birokrasi yang berbelit, ketidakjelasan status kepegawaian, hingga keterlambatan pembayaran tunjangan profesi.
Ismail berharap, apa pun rumusan akhir kebijakan tersebut, masalah-masalah klasik yang selama bertahun-tahun membebani guru bisa benar-benar diselesaikan.
“Yang penting, jangan sampai kesejahteraan guru dikorbankan. Siapa pun yang kelola, pusat atau daerah, ujungnya harus membuat pendidikan kita lebih baik,” tutupnya. (adv/dprdsmr)
