Linikaltim.id. SAMARINDA. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa isu penyalahgunaan beras Badan Urusan Logistik (Bulog) yang belakangan mencuat di masyarakat tidak terbukti di lapangan.
Menurutnya, pengawasan terhadap distribusi dan ketersediaan beras terus dilakukan, termasuk melalui pengecekan rutin ke gudang Bulog.
“Sejauh ini, saya rasa tidak ada masalah. Kami selalu cek langsung ke Bulog, dan stok beras selalu tersedia serta mencukupi kebutuhan masyarakat,” kata Iswandi di Kantor DPRD Samarinda, Selasa (1/7/2025).
Ia juga menyebutkan bahwa program pemerintah pusat turut memperkuat jaminan ketersediaan pangan, terutama beras. Melalui program yang digagas Menteri Pertahanan sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto, hasil panen petani kini dipastikan terbeli dengan harga yang layak.
“Sekarang, panen petani dibeli dengan harga sekitar Rp6.000 per kilogram. Ini tentu sangat membantu petani sekaligus memastikan suplai beras ke masyarakat tetap stabil,” jelasnya.
Lebih lanjut, Iswandi menegaskan bahwa potensi penyalahgunaan justru lebih mungkin terjadi pada komoditas lain, seperti jagung. Namun, kasus-kasus terkait komoditas tersebut umumnya berada dalam ranah penanganan aparat kepolisian.
“Kalau soal jagung, biasanya itu ditangani pihak kepolisian. Sedangkan untuk beras, apalagi yang reguler, kondisinya relatif aman. Kalaupun ada masalah, mungkin hanya di beras premium. Tapi dampaknya tidak terlalu luas karena harganya memang tinggi,” tambahnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi respons terhadap kekhawatiran masyarakat akan kelangkaan atau penyelewengan distribusi beras. DPRD Samarinda pun berkomitmen untuk terus mengawasi jalannya distribusi bahan pangan demi menjaga kestabilan harga dan ketersediaan di pasar. (adv/her)
