Linikaltim.id. SAMARINDA. Sorotan tajam datang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda Yakob Pangedongan. Dia meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap keberadaan panti asuhan.
Yakob menyebut, maraknya kekerasan anak tak bisa hanya dipandang sebagai masalah hukum. Ia menilai, ini menjadi indikator lemahnya sistem perlindungan anak di berbagai lini keluarga, pendidikan, hingga lembaga pengasuhan.
“Kekerasan anak bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga cermin dari rapuhnya ketahanan keluarga dan sistem sosial kita,” kata anggota Komisi IV DPRD Samarinda itu dalam kesempatan wawancara di Hotel Mercure Samarinda pada Rabu (25/06/2025).
Panti asuhan yang semestinya menjadi tempat aman, jangan menjadi sumber trauma para penghuninya. Kata dia, DPRD menerima sejumlah laporan kekerasan yang terjadi di dalam panti.
Dia pun mendesak Dinas Sosial Samarinda melakukan evaluasi total terhadap seluruh panti yang beroperasi. Aspek yang perlu ditinjau meliputi perizinan, kondisi fasilitas, hingga kapasitas pengasuh.
“Tak boleh ada pembiaran. Semua panti wajib memenuhi standar keamanan dan kenyamanan anak,” ucap politikus dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu.
Kata Yakob, perlu juga ada sistem pelaporan kekerasan yang mudah dan ramah anak. Banyak kasus, menurutnya, tak terungkap karena korban tak tahu harus mengadu ke mana.
“Kita harus siapkan saluran yang aman dan bersahabat bagi anak-anak untuk menyampaikan yang mereka alami,” tambahnya.
Komisi IV berkomitmen mendorong penguatan perlindungan anak melalui kebijakan konkret.
“Kita ingin sistem perlindungan yang tidak hanya bertindak setelah kejadian, tapi juga mencegah sejak dini. Edukasi dan pengawasan harus ditingkatkan sekarang juga,” pungkas Yakob. (adv/her)
