Linikaltim.id. SAMARINDA. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda memastikan rehabilitasi sarana pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, sebanyak 15 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri diproyeksikan mendapat alokasi perbaikan dengan fokus pada rehabilitasi ringan terhadap fasilitas yang mulai mengalami kerusakan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Passie, mengatakan sebagian besar pekerjaan yang diusulkan berupa pembenahan ruang belajar dan fasilitas penunjang sekolah. Langkah tersebut dilakukan agar proses belajar mengajar tetap berjalan nyaman dan aman bagi para siswa.
“Kalau rehabilitasi 15 SMP untuk usulan di 2027 dan rata-rata renovasi ringan, seperti perbaikan plafon dan ruang belajar yang perlu diperbaiki,” kata Novan, diwawancara di Kantor DPRD Samarinda, Senin (06/07/2026).
Ia menjelaskan, kondisi kerusakan sekolah di Samarinda tidak seluruhnya berada pada kategori ringan. Sejumlah bangunan SMP juga mengalami kerusakan cukup berat akibat bencana yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, penanganannya tetap harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
“Perbaikan sekolah dengan kategori kerusakan berat karena dampak bencana tetap kami prioritaskan, tetapi dengan anggaran yang masih bisa dijangkau,” katanya.
Dalam pembahasan usulan APBD 2027, Pemerintah Kota Samarinda menyiapkan anggaran sekitar Rp50 miliar untuk program rehabilitasi sarana pendidikan. Dana tersebut akan digunakan untuk memperbaiki bangunan sekolah yang mengalami kerusakan agar kualitas layanan pendidikan tetap terjaga.
Namun demikian, Novan mengungkapkan porsi terbesar anggaran rehabilitasi masih diarahkan untuk jenjang Sekolah Dasar (SD). Kondisi itu membuat jumlah SMP yang dapat ditangani pada tahun depan masih terbatas, yakni hanya 15 sekolah yang masuk dalam daftar prioritas.
Menurutnya, pemerintah dan DPRD harus menyusun skala prioritas secara cermat agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi dunia pendidikan. Karena itu, setiap usulan rehabilitasi akan disesuaikan dengan tingkat urgensi kerusakan serta kemampuan fiskal daerah.
“Saat ini kita terbatas anggaran karena kondisi fiskal yang ada dan anggaran ini perlu benar-benar dipastikan penggunaannya,” pungkas Novan. (adv/dprdsmr)
