Linikaltim.id SAMARINDA. Pembahasan revisi undang-undang pemilihan kepala daerah (RUU Pilkada) sudah dinyatakan batal oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Kamis (22/8/2024). Meski begitu pembahasannya masih mungkin bisa kembali bergulir.
Seperti dinyatakan Herdiansyah Hamzah, akademisi dari Universitas Mulawarman (Unmul) yang ditemui awak media Jumat (23/8/2024).
“Ada skema, bisa jadi bukan soal pembatalan, tapi penundaan. Bisa jadi hari ini dibahas, besok, atau Senin. Makanya teman-teman harus tetap waspada. Ini seperti cek ombak, seolah selesai padahal belum,” tambahnya.
Dosen Fakultas Hukum Unmul itu menilai, ada kekhawatiran akan diblokade lewat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Kabarnya, Senin (26/8/2024) bakal ada konsultasi antara KPU dengan DPR.
“Kalau DPR menyatakan tidak setuju, artinya yang dipakai adalah PKPU setelah putusan Mahkamah Agung. Artinya Kaesang masih dimungkinkan untuk bisa maju kontestasi politik,” urainua.
Sehingga, aksi penolakan RUU ini memang harus tetap berjalan hingga benar-benar dan manut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Teman-teman (mahasiswa) sedang berhadapan dengan bandit politik yang sedang menggunakan kekuasaannya untuk menghalalkan segala cara demi kepentingan musyawarah politiknya,” cecarnya.
“Kan sebenarnya ini kartel politik yang bukan hanya sekarang, sejak pemilihan presiden sudah terjadi. Menghalalkan segala cara untuk melenggangkan kekuasaan,” kata Castro, sapaan akrabnya.
Menurutnya, kondisi sekarang sama seperti saat pengusungan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden yang berpasangan dengan Prabowo Subianto.
“Mereka (elite politik) sedang tidak waras. Tidak masuk akal. Jadi beban dan tanggung jawab sejarah yang harus diemban teman-teman sekarang dan generasi-generasi sebelumnya. Kalau teman-teman mahasiswa dan masyarakat masih berpikir waras dan sehat, seharusnya bergabung di barisan ini. Barisan untuk menghentikan segala cara yang dilakukan untuk membunuh demokrasi,” tegasnya..
Disinggung terkait massa dimanfaatkan satu partai besar di Indonesia, pria yang akrab disapa Castro itu mengungkapkan, hal tersebut tak masalah.
“Kalau memang yang dituding adalah PDIP, silakan saja. PDIP kan juga punya warisan sejarah dengan Pak Jokowi. Tapi belum terlambat untuk kembali ke jalan yang benar. Malah ini menjadi momentum mengembalikan ruh partai,” pungkasnya.
