Linikaltim.id. SAMARINDA. Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) tahun 2026 yang menunjukkan rendahnya capaian siswa pada mata pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia mendapat sorotan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda. Kondisi ini dinilai tidak bisa dianggap sebagai hal biasa dan perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi yang komprehensif.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Passie, menegaskan bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) harus melakukan kajian mendalam terhadap hasil tersebut.
Menurutnya, angka yang tercantum dalam laporan TKA tidak boleh hanya dilihat sebagai data statistik semata.
“Data ini harus ditelusuri lebih jauh hingga ke akar persoalan yang terjadi di sekolah-sekolah,” ujarnya.
Berdasarkan hasil TKA 2026, rata-rata nilai Matematika di tingkat SD berada di angka 42,41, sementara Bahasa Indonesia mencapai 60,14. Pada jenjang SMP, nilai Matematika bahkan lebih rendah, yakni 40,34, sedangkan Bahasa Indonesia berada di angka 60,83.
Novan menilai capaian tersebut menjadi alarm bagi dunia pendidikan, mengingat Matematika dan Bahasa Indonesia merupakan kompetensi dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan berhitung dan berbahasa, kata dia, menjadi fondasi utama dalam proses belajar maupun interaksi sosial masyarakat.
Politikus dari Partai Golkar itu menekankan bahwa pemerintah perlu segera mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Dengan begitu, langkah perbaikan yang diambil nantinya bisa lebih tepat sasaran dan berdampak nyata.
Lebih lanjut, Novan berpandangan bahwa rendahnya capaian akademik tidak serta-merta disebabkan oleh kurikulum.
Ia menyebut materi dasar kedua mata pelajaran tersebut telah diajarkan secara konsisten selama bertahun-tahun, sehingga perlu dicari faktor lain yang lebih dominan memengaruhi hasil belajar siswa.
Salah satu aspek yang disoroti adalah ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik. Pemerintah dinilai harus memastikan distribusi guru merata dan kompetensinya terus ditingkatkan agar proses pembelajaran dapat berjalan optimal di setiap sekolah.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pendidikan dari Pemerintah Pusat dengan kondisi riil di daerah. Program-program pendidikan yang ada membutuhkan dukungan yang memadai agar implementasinya berjalan efektif dan tidak sekadar menjadi kebijakan di atas kertas.
DPRD Samarinda berharap hasil TKA 2026 dapat menjadi momentum untuk melakukan pembenahan serius dalam sektor pendidikan. Peningkatan literasi dan numerasi harus menjadi prioritas utama demi membangun kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.
“Yang terpenting saat ini adalah menemukan penyebab penurunannya. Dengan begitu, solusi yang diambil bisa tepat dan kualitas pendidikan kita terus meningkat,” tutup Novan. (adv/dprdsmr)
