PEMERINTAH tengah melakukan akselerasi transformasi digital. Hal itu terus dilakukan guna mendukung kemajuan.
Dilansir dari laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengungkapkan, semangat mewujudkan digitalisasi dan transformasi digital tidak akan surut akibat insiden serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
“Kami tidak boleh mundur, harus maju terus. Digitalisasi jalan terus, dan Indonesia bisa berada di depan, jangan sampai mematahkan semangat untuk transformasi digital,” jelasnya dalam Program Satu Meja The Forum.
Transformasi digital dapat meningkatkan efisiensi, mempermudah proses bisnis, dan memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah. Menurutnya, insiden serangan siber menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat keamanan siber dalam proses transformasi digital.
“Memetik pelajaran yang cukup penting di sini ya, dan sangat kritikal,” tegasnya. Transformasi digital tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kominfo, harus dilakukan seluruh elemen bangsa. “Transformasi digital adalah transformasi bangsa,” tandasnya.
Namun, dia memastikan dalam desain transformasi digital, Kementerian Kominfo telah memperhatikan aspek keamanan siber.
“Kesadaran itu sudah ada di Kominfo juga ketika mendesain transformasi digital, itu include dengan pengamanannya, cyber security-nya,” jelasnya.
Insiden serangan siber terhadap infrastruktur digital menjadi pelajaran penting. Ada celah dalam keamanan digital. Wamenkominfo menekankan hal itu akan selalu mendorong pengguna untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan siber. “Tidak ada tempat yang aman, itu harus ada awareness, bagi semua infrastruktur digital,” tandasnya.
Atas nama Kementerian Kominfo memohon maaf kepada masyarakat yang mengalami kendala akibat terganggunya layanan publik.
“Serangan sudah terjadi, berarti menunjukkan adanya kelemahan. Kominfo sebagai lembaga yang menaungi persoalan ini sudah menyatakan permohonan maaf terutama kepada publik yang layanannya terganggu,” ungkapnya.
Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk melakukan pemulihan pelayanan publik secepatnya. “Perintah Presiden secepatnya, jadi prioritas kami adalah layanan publik, jangan sampai masyarakat terganggu, dan fungsi-fungsi pemerintahan yang menggunakan platform digital itu terganggu,” tuturnya.
