Linikaltim.id. SAMARINDA. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Anhar, mengungkapkan tingginya jumlah warga yang bergantung pada program jaminan kesehatan yang dibiayai pemerintah.
“Kalau kami lihat, hampir 300 ribu orang itu ditanggung, artinya hampir 30 persen masyarakat kita masuk kategori tidak mampu,” kata Anhar di Kantor DPRD Samarinda, diwawancarai tengah April 2026 lalu.
Anhar merinci, sekitar 137 ribu warga ditanggung melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS), 49 ribu melalui skema provinsi, dan lebih dari 100 ribu melalui APBD kota.
“Ini data yang nyata, bukan asumsi. Jadi harus serius melihat kondisi ini,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu
Menurutnya, angka tersebut menjadi indikator bahwa masih banyak masyarakat yang kesulitan membayar iuran BPJS secara mandiri.
“Kalau mereka mampu, pasti tidak masuk kategori ini. Ini menunjukkan daya beli masyarakat kita masih rendah,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh penerima bantuan tersebut telah melalui proses verifikasi ketat sebelum dinyatakan layak.
“Tidak mungkin mereka lolos kalau tidak diverifikasi. Artinya memang mereka ini berpenghasilan rendah,” ungkapnya.
Anhar juga menolak anggapan bahwa seluruh penerima bantuan adalah pengangguran, namun mengakui banyak yang bekerja di sektor informal dengan penghasilan minim.
“Mereka mungkin bekerja, tapi pendapatannya tidak cukup. Bertahan hidup saja sudah syukur,” ujarnya.
Ia menyebut kondisi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ini PR besar kita. Bagaimana masyarakat ini bisa naik kelas secara ekonomi?,” tegasnya.
Anhar menilai kebijakan ekonomi ke depan harus lebih fokus pada peningkatan pendapatan masyarakat agar ketergantungan terhadap bantuan bisa berkurang.
“Kalau ekonominya bergerak, otomatis jumlah yang ditanggung bisa berkurang,” tutupnya. (Adv/dprdsmr)
