Linikaltim.id. SAMARINDA. Rencana pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang tengah digodok Pemerintah Pusat menimbulkan keresahan pemerintah di Kalimantan Timur (Kaltim), termasuk di Samarinda.
Pasalnya, sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanjar (APBD) daerah masih sangat bergantung dari dana transfer itu untuk membiayai pembangunan maupun belanja operasional.
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai wacana tersebut perlu dikaji lebih mendalam.
Ia khawatir kebijakan pemotongan justru akan menghambat pembangunan di daerah yang tingkat kemandirian fiskalnya masih rendah.
“Kami berharap pemotongan ini tidak jadi diberlakukan. Kalau pun ada, sebaiknya ditunda atau dibatalkan, karena dampaknya akan langsung terasa bagi daerah yang masih bergantung penuh pada dana transfer pusat,” kata Deni pada Senin (15/9/2025).
Menurut Deni, rencana pemotongan itu masih belum final. Hingga kini belum ada surat keputusan resmi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat. Karena itu, daerah masih menaruh harapan besar agar kebijakan tersebut bisa ditinjau ulang.
“Selama belum ada keputusan tertulis, kami tetap berharap Pemerintah Pusat mempertimbangkan kembali. Jangan sampai kebijakan ini justru mematikan pembangunan di daerah,” jelasnya.
Deni menambahkan, hanya segelintir daerah di Indonesia yang mampu berdiri sendiri secara fiskal tanpa terlalu bergantung pada dana pusat. Dari total 38 provinsi, hanya empat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar daripada transfer pusat. Sementara di tingkat kabupaten/kota, hanya sekitar delapan daerah yang mampu membiayai dirinya secara mandiri.
“Kalau dilihat dari perbandingan, bisa dibilang 80 persen daerah masih sangat bergantung pada transfer pusat, sedangkan hanya sekitar 20 persen yang benar-benar bisa mandiri,” terangnya.
Ia menegaskan, TKD masih menjadi tulang punggung keuangan daerah di Indonesia. Jika pemotongan benar-benar diberlakukan, pembangunan di berbagai sektor bisa terhambat dan pada akhirnya masyarakatlah yang paling dirugikan.
“Pemerintah pusat harus bijak melihat kondisi ini. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru memukul daerah yang masih lemah fiskalnya,” pungkas politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini. (adv/dprdsmr)
