Linikaltim.id. SAMARINDA. Pemerintah Kota Samarinda melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh ritel modern. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya keluhan dari pedagang konvensional yang merasa usahanya makin tertekan akibat maraknya ekspansi minimarket di berbagai wilayah kota.
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Iswandi, mengingatkan agar Satpol PP tidak tebang pilih dalam menjalankan tugas. Ia menilai penegakan aturan selama ini sering kali terkesan tidak seimbang, karena pelanggaran oleh ritel besar jarang mendapat tindakan tegas.
Hal itu disampaikan Iswandi, usai pertemuan dengan Satpol PP di DPRD Samarinda pada Kamis (6/11/2025) lalu.
“Yang sering ditertibkan justru pedagang kecil yang sekadar mencari nafkah. Padahal, ritel besar yang melanggar juga banyak. Satpol PP harus berani menindak semua, tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Iswandi juga mendorong Satpol PP dan Dinas Perdagangan untuk meninjau ulang regulasi yang menjadi dasar pengawasan. Serta melakukan inventarisasi terhadap berbagai bentuk pelanggaran di lapangan.
“Pelajari kembali perwali dan perda yang berlaku, evaluasi mana yang perlu diperbarui. Jangan sampai masyarakat menilai Satpol PP hanya tegas ke yang lemah, tapi diam pada yang kuat,” terang politisi partai Golongan Karya itu.
Dalam keterangannya, Kepala Satpol PP Samarinda, Anis Siswantini mengungkapkan bahwa saat ini Satpol PP hanya menangani 13 peraturan daerah (Perda) prioritas dari hampir 1.000 perda dan perwali yang berlaku di Samarinda.
Untuk menertibkan ritel modern, Anis menyebut, menekankan pentingnya pendekatan humanis terhadap pedagang kecil. Satpol PP kini berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Sosial untuk mencari solusi bagi para pedagang yang terdampak penertiban. (adv/dprdsmr)
