Linikaltim.id. SAMARINDA. Sebaran Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Kalimantan Timur (Kaltim) membuat tiga kota masuk kategori zona merah.
Samarinda dan Balikpapan kini ditetapkan sebagai zona merah HIV/AIDS. Data terbaru dari Sistem Informasi HIV-AIDS (SIHA) mencatat Samarinda mengalami lonjakan tertinggi. Yaitu lebih dari 70 kasus baru per Agustus 2025 di Samarinda. Sedangkan Balikpapan tercatat 38 kasus dan Kutai Timur (Kutim) 27 kasus.
“Merah itu hanya warning agar kita peduli. Penularan paling tinggi terjadi di komunitas tertentu, tapi dampaknya bisa sampai ke pasangan mereka bahkan ibu hamil,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr Jaya Mualimin SpKj, saat dihubungi via WhatsApp Minggu (21/9).
Sejumlah daerah lain turut melaporkan temuan kasus baru. Yaitu Bontang 16 kasus, Kutai Kartanegara 12 kasus, Berau 10 kasus, Kutai Barat 8 kasus, Paser 7 kasus, dan Penajam Paser Utara (PPU) 1 kasus. Mahakam Ulu menjadi satu-satunya wilayah yang masih nihil kasus.
Kabar baiknya, tidak hanya pasrah, jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang menjalani terapi antiretroviral (ARV) jumlahnya meningkat. Samarinda saat ini merawat hampir 300 pasien, Balikpapan sekitar 220, diikuti Kutai Kartanegara 90 pasien dan Kutim 85 pasien.
LANGKAH PEMERINTAH
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mulai menggencarkan berbagai upaya pencegahan HIV/AIDS dengan menerapkan strategi 3 Zero. Yaitu zero infeksi baru, zero kematian akibat AIDS, dan zero diskriminasi terhadap penderita.
Langkah ini diambil menyusul terus meningkatnya jumlah kasus baru HIV/AIDS di sejumlah daerah, terutama di Samarinda dan Balikpapan.
Dalam hal pencegahan, cakupan tes HIV di Kaltim telah menjangkau hampir 100 ribu orang per Agustus 2025. Samarinda mencatatkan jumlah tes tertinggi dengan sekitar 25 ribu orang, diikuti Balikpapan sebanyak 18 ribu orang.
Sebagai bagian dari upaya jangka panjang, pemerintah daerah juga terus menggalakkan skrining HIV untuk calon pengantin dan ibu hamil guna mencegah penularan vertikal dari ibu ke anak.
“Kami ingin deteksi dilakukan sejak dini, bahkan sebelum menikah atau hamil. Itu kunci agar kasus tidak terus bertambah,” jelas Jaya. (*)
