Linikaltim.id, SAMARINDA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis menyoroti data pertanian di Kaltim. Menurutnya, data pertanian Kaltim belum lengkap. Padahal, untuk mewujudkan ketahanan pangan, data itu menjadi acuan utama bagi pemerintah. Mengingat, ancaman turunnya luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan.
Ananda membeberkan, tidak ada data luasan pertanian rinci di 10 kabupaten/kota di Kaltim. Tidak ada data tentang kondisi kesuburan tanah dan jenis tanaman yang cocok dibudidayakan.
“Kalau kita punya database pertanian, saya pikir Kaltim tidak perlu mengambil (pangan) dari luar. Database pertanian ini harus jadi atensi pemerintah,” kata Ananda pada Minggu (17/11/2024) malam.
Untuk persiapan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kaltim memang memiliki lumbung pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara.
Ada sektor pertanian penghasil pangan di sekitar kota Samarinda. Yaitu di Lempake, Mugi Rejo, Kecamatan Samarinda Utara. Juga di Desa Sindang Sari hingga perbatasan Makroman Anggana, Kukar. Ini modal dasar ketahanan pangan di Kaltim.
Walaupun sudah ada lumbung pangan, Nanda menyebut, database pertanian penting dibuat lebih dulu. “Setelah itu, pemerintah harus mejadikan sektor pertanian prioritas. Dan Kaltim sebagai daerah penghasil sumber daya alam harapannya bisa memenuhi ketahanan pangan sendiri,” jelas Ananda.
Data pertanian, bagi Ananda, menjadi pondasi dasar yang harus dibuat untuk ketahanan pangan di Kaltim. Menurutnya, idak sulit membuat data tersebut. Apalagi teknologi sekarang yang maju berkembang pesat.
Kaltim saat ini sebagai daerah penghasil kekayaan alam ekstraktif minyak bumi dan batubara, dengan pendapatan terbesar Dana Bagi Hasil (DBH). Harapannya Nanda, bisa wujudkan juga di sektor ketahanan pangan.
Ia pun berharap dukungan Presiden RI Prabowo Subianto untuk ketahanan pangan melalui pembangunan food estate di Kaltim. (adv/dprdkaltim/min)
