Linikaltim.id, BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah di Hotel Novotel, Balikpapan, Rabu (13/11/2024). Rapat ini untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 serentak yang digelar 27 November mendatang,
Hadir dalam rakor ini yaitu sejumlah pejabat kunci. Termasuk Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur (Kutim) Agus Hari Kesuma.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Sri Wahyuni menegaskan, Pemprov Kaltim berupaya maksimal dalam menyukseskan pilkada melalui koordinasi dan konsolidasi lintas sektor.
“Kita sudah menjelaskan dalam Rakor Forkopimda, bahwa langkah Pemprov Kaltim untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada adalah dengan menggelar rapat koordinasi intensif melalui Desk Pilkada setiap Senin,” ujarnya.
Desk Pilkada, lanjutnya, wajib menyampaikan informasi terkini terkait persiapan logistik dan persoalan lain untuk memastikan kelancaran proses pilkada.
Persiapan Pilkada di Kaltim sejauh ini telah mencapai tahap maksimal. Meskipun masih terdapat sejumlah kendala logistik di beberapa daerah. Pemerintah setempat terus mengawal pengiriman logistik hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“Kita akan terus memastikan kelancaran distribusi logistik hingga semua wilayah menerima sesuai kebutuhan sebelum tanggal 27 November,” tambah Sri.
Unsur DPRD, TNI, Polri, hingga Kejaksaan, turut serta dalam memastikan kesiapan pilkada. DPRD punya tugas pada peningkatan partisipasi pemilih. Sementara TNI dan Polri bekerja keras menjaga ketertiban dan keamanan selama proses pilkada berlangsung. Di sisi lain, Kejaksaan Kaltim mengawasi agar pelaksanaan pilkada bebas dari pelanggaran hukum.
Kabupaten Mahakam Ulu sudah menuntaskan persiapan logistik. Namun, di beberapa wilayah lain, distribusi logistik masih perlu dikawal lebih lanjut. Ini menjadi perhatian utama dalam rakor, mengingat pentingnya kesiapan logistik sebagai bagian vital dalam pelaksanaan Pilkada.
Sri Wahyuni menekankan pentingnya tiga aspek dukungan dari pemerintah daerah untuk memastikan suksesnya Pilkada serentak, yaitu kesiapan teknis pelaksanaan, konsolidasi dan koordinasi antar-pemangku kepentingan, serta netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, konsolidasi ini diharapkan mampu mengoptimalkan peran masing-masing pihak dalam mendukung pelaksanaan pilkada yang lancar dan tertib.
“Prinsipnya, Pemprov Kaltim sudah bergerak aktif melakukan sosialisasi dan koordinasi secara massif. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota bersama Forkopimda,” jelas Sri. Sosialisasi ini diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pilkada serentak .
Netralitas ASN Jadi Perhatian
Salah satu poin yang mendapat perhatian khusus adalah netralitas ASN. Sri Wahyuni mengingatkan, ASN harus menjadi teladan dalam menjaga netralitas dan integritas selama proses pilkada.
“Netralitas ASN itu tidak mengurangi hak mereka untuk memberikan pilihan,” tegasnya. Pesan ini diharapkan dapat dipahami seluruh ASN di Kaltim. Agar tidak terjadi konflik kepentingan yang dapat merusak jalannya demokrasi.
Selain itu, Pelaksanan harian (Plh) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim Ahmad Firdaus Kurniawan, menjelaskan bahwa rakor ini juga bertujuan menyamakan persepsi. Untuk mewujudkan pilkada damai. Menurutnya, koordinasi yang solid antar-pemangku kepentingan akan menjadi fondasi kuat dalam menyukseskan pilkada serentak.
Dalam pertemuan ini, hadir pula Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Danrem 091 ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, Kepala OPD Pemprov Kaltim, Wakil Bupati Kutai Barat Edyanto Arkan, dan sejumlah pejabat Forkopimda dari berbagai kabupaten/kota di Kaltim.
Para pemangku kepentingan ini sepakat untuk mendukung penuh kesuksesan Pilkada serentak di Kaltim, serta memastikan bahwa semua persiapan berjalan lancar.
Dari hasil Rakor, tercatat beberapa strategi yang akan terus dikawal hingga hari pemungutan suara. Salah satunya adalah konsistensi dalam sosialisasi kepada masyarakat bahwa Pilkada akan digelar serentak pada 27 November 2024. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan antusiasme warga untuk datang ke TPS dan memberikan suara.
Menyongsong Pilkada Damai di Bumi Etam
Kesiapan Kaltim menyongsong Pilkada serentak 2024 menjadi bukti bahwa sinergi antar-pemangku kepentingan memiliki peran vital dalam mengawal demokrasi di tingkat daerah. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, TNI, Polri, KPU, dan Bawaslu, Kaltim optimis mampu menghadirkan pesta demokrasi yang damai dan bebas konflik.
“Koordinasi ini tidak hanya untuk menyukseskan Pilkada di tingkat lokal, tetapi juga menjaga marwah demokrasi Indonesia secara keseluruhan,” ujar Sri Wahyuni dengan nada optimistis. Ia berharap Pilkada 2024 di Kaltim akan menjadi model bagi pelaksanaan demokrasi yang sehat dan aman di Indonesia.
Melalui kerja keras semua pihak, Kaltim siap menghadapi tantangan Pilkada serentak dengan semangat kebersamaan. Tinggal selangkah lagi menuju 27 November, hari di mana suara rakyat Kaltim akan berbicara dalam menentukan pemimpin terbaik bagi masa depan daerahnya. (adv/diskominfokutim/min)
