Linikaltim.id. TENGGARONG. Upaya swasembada pangan yang digaungkan pemerintah selaras dengan yang diupayakan pemerintah Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Desa Bukit Raya saat ini memiliki 20 kelompok tani dan lebih dari 10 kelompok peternak. Sektor unggulan adalah ayam petelur, kambing dan ikan air tawar.
Total lahan pertanian mencapai 510 hektare (ha) yang sebagian besar ditanami padi. Area pertanian sebagian besar merupakan pinjaman dari PT Bukit Baiduri Energi (BBE). Sekitar 300 hektare di antaranya masih aktif digarap.
Upaya memperkuat ketahanan pangan Desa Bukit Raya memang tidak mudah. Petani harus menghadapi tantangan keterbatasan lahan dan kondisi alam yang tidak menentu.
“Pertanian di sini berjalan baik, tapi memang kondisi alam tidak bisa diprediksi,” ujar Kepala Desa Bukit Raya, Hartono, dalam suatu wawancara.
Hartono mengatakan, lahan pertanian sempat terdampak banjir beberapa tahun lalu. Namun saat ini sudah aktif dan malah rencananya akan buka lahan baru pada 2026.
Hartono memahami, desa yang dipimpinnya puya peran strategis. Menjadi salah satu wilayah penopang program swasembada pangan. Ini sejalan dengan arah pembangunan Kalimantan Timur (Kaltim) dan rencana besar hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).
Desa bukan hanya penyangga, kata Hartono, desanya menjadi mitra aktif pemerintah dalam hal menjaga ketahanan pangan.
Desa Bukit Raya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar agar program pertanian dan peternakan makin optimal. Perbaikan jalan usaha tani, pembangunan lumbung pangan, serta penyediaan sarana produksi terus digenjot.
Ia berharap dukungan Pemkab Kukar terus berlanjut agar motivasi petani dan peternak terjaga.
“Kebijakan dari Pemkab Kukar, kami di lapangan harus ikut bertanggung jawab,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menegaskan ketahanan pangan tidak mungkin tercapai tanpa keterlibatan aktif desa sebagai basis produksi, pengelolaan, dan distribusi bahan pangan.
“Desa adalah penggerak utama dalam sistem ketahanan pangan nasional. Karena itu, aparatur desa, BUMDes, dan koperasi harus punya kapasitas untuk mengelola potensi lokal secara maksimal,” bebernya.
Program ketahanan pangan bukan hanya tentang produksi, tapi juga membuka peluang ekonomi baru.
DPMD Kukar pun mendorong kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, desa, dan pihak swasta.
“Kami berharap setiap desa menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan dan memperkuat ekonomi masyarakat,” pungkas Arianto. (adv/kukar)
