Linikaltim.id. TENGGARONG – Setelah tertunda selama tiga tahun akibat kebijakan pengetatan anggaran, rencana pembangunan posyandu di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dipastikan kembali berjalan pada 2026. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar menyatakan bahwa desa-desa yang telah menyiapkan lahan akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan tahap awal.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengatakan penghentian pembangunan posyandu sejak 2023 merupakan dampak langsung rasionalisasi anggaran. Meski demikian, sebelum penundaan diberlakukan, pemerintah daerah sempat membangun sekitar 60–70 posyandu dalam beberapa tahun awal program.
“Kebutuhan posyandu di Kukar masih tinggi. Desa dan kelurahan juga banyak mengusulkan. Yang lebih siap tentu yang sudah menyiapkan lahannya,” ujar Arianto, Senin (24/11/2025).
Ia menyebut bahwa tahun 2026 akan menjadi momentum melanjutkan pemenuhan fasilitas kesehatan dasar, terutama setelah banyak desa menunggu kelanjutan program tersebut. DPMD berkomitmen mengusulkan kembali pembangunan posyandu sesuai kapasitas APBD Kukar.
“Berapa pun yang bisa dibiayai daerah, kita siap laksanakan. Sisanya tetap kita dorong bertahap,” jelasnya.
Namun, Arianto menegaskan bahwa pembangunan tetap harus mempertimbangkan ruang fiskal pemerintah daerah. Dengan penurunan dana bagi hasil dari pusat, seluruh sektor—including pertanian, pendidikan, dan kesehatan—harus berbagi porsi anggaran.
“Kalau kemampuan keuangan daerah tidak bisa meng-cover, ya tidak bisa kita bangun. Semua sektor butuh anggaran,” tegasnya.
Selain pembangunan fisik, pengadaan fasilitas posyandu juga akan mengikuti prinsip prioritas anggaran dan dilakukan bertahap. Mulai 2026, posyandu baru wajib memenuhi standar terbaru sesuai Permendagri, termasuk enam layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga tidak lagi menggunakan model bangunan lama yang minim fasilitas.
Arianto memastikan DPMD Kukar akan mendorong pembangunan posyandu secara realistis, mengutamakan desa dengan kesiapan lahan sekaligus menyesuaikan kondisi fiskal daerah.
“Harapannya, akses pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kukar dapat terus meningkat dan merata di seluruh wilayah,” pungkasnya. (Adv/DPMD Kukar)
