Linikaltim.id. SAMARINDA. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Iswandi, menyoroti polemik pembangunan dan penataan Pasar Pagi yang hingga kini belum juga beroperasi optimal.
Ia menilai kondisi tersebut sangat merugikan para pedagang yang sudah lama menunggu kepastian tempat usaha.
“Pertama, ini jelas merugikan para pedagang. Harusnya Pasar Pagi yang dibangun dengan dana besar sudah bisa beroperasi, tapi malah tertunda-tunda hanya karena masalah penempatan dan administrasi,” kata Iswandi ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Selasa (20/04/2026).
Dia mengungkapkan, sejak awal pihaknya sudah mencurigai adanya kesalahan dalam proses pendataan pedagang sebelum dilakukan relokasi. Dugaan tersebut kini semakin menguat seiring ditemukannya ketidaksesuaian data di lapangan.
“Dari awal RDP kami sudah mensinyalir ada kesalahan pendataan. Bahkan kalau ditelusuri, ada jejak digitalnya. Ini yang jadi persoalan besar,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Iswandi juga menyoroti ketidaksesuaian jumlah pedagang antara data lama dan kondisi saat ini.
Dia menyebut hal tersebut tidak masuk akal secara logika dan mengindikasikan adanya pihak yang tidak berhak namun justru mendapatkan kios.
“Tidak masuk akal kalau jumlah pedagang sekarang berbeda jauh. Ada indikasi yang tidak berhak malah menerima. Ini harus diusut,” katanya.
Ia bahkan mengaku menerima langsung keluhan dari pedagang, termasuk pengakuan dari beberapa pihak yang mendapatkan kios meski merasa tidak berhak.
“Ada pedagang yang bilang ke saya, saya tidak seharusnya dapat, tapi malah dapat. Ini kan aneh, berarti ada masalah di sistem,” ungkapnya.
Iswandi menegaskan pemerintah harus segera mengambil keputusan tegas agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut. Ia juga meminta adanya keberpihakan kepada pedagang kecil.
“Jangan digantung-gantung lagi. Pemerintah harus putuskan dengan jelas dan berpihak pada pedagang kecil. Ini uang negara sudah keluar banyak, tapi belum maksimal,” pungkasnya. (adv/dprdsmr)
