Linikaltim.id. SAMARINDA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar), Arianto menyatakan bahwa seluruh desa dan kelurahan di wilayahnya telah siap membentuk Koperasi Merah Putih.
Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah pusat dalam membangun ekonomi kerakyatan berbasis desa. Dalam pelaksanaan ini di wilayah Kukar, pihak DPMD tinggal menunggu arahan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk tahapan pengerjaan dan penjadwalan pelaksanaan.
“Semua desa dan kelurahan sudah siap, tinggal jadwalnya saja. Namun, kendala kami adalah luasnya wilayah Kukar yang membentang dari Samboja hingga Tabang. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri,” ujar Arianto, Sabtu (24/5/2025).
Arianto menyampaikan hal tersebut usai hadiri dialog percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih di Pendopo Odah Etam, Samarinda.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tenaga pendamping yang memahami secara teknis pembentukan koperasi masih terbatas. Saat ini hanya terdapat sekitar 30 pendamping yang benar-benar kompeten.
Oleh karena itu, DPMD Kukar telah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Provinsi Kaltim untuk membantu mendampingi wilayah-wilayah seperti Muara badak, Kecamatan Anggana, dan Kecamatan Marang Kayu.
“Salah satu solusi yang kami ambil adalah menggandeng Dinas Koperasi Provinsi. Kami juga sudah minta dibuatkan petunjuk teknis agar bisa menjadi pedoman bagi pendamping desa jika tidak ada pendamping dari provinsi,” terangnya.
Berdasarkan arahan dari Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI, Ferry Juliantono yang menetapkan target pembentukan koperasi rampung paling lambat 28 Mei, sedangkan proses perizinan dan pembuatan akta notaris akan dilakukan pada Juli.
Setelah itu, launching koperasi ditargetkan akan dilakukan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto pada bulan yang sama, sementara operasionalnya akan dimulai Oktober 2025.
Bersamaan dengan hal itu, Arianto menargetkan sebanyak 237 Koperasi Merah Putih akan terbentuk di seluruh kelurahan dan desa di Kukar. Untuk pembiayaannya, Arianto memastikan desa-desa sudah siap, terutama dengan dukungan dari Dana Desa.
“Di desa, kita dorong untuk menggunakan 3 persen dari dana operasional Dana Desa, termasuk untuk biaya akta notaris. Sementara untuk kelurahan, kita akan carikan solusi, seperti melalui CSR perusahaan,” tambahnya.
Dengan adanya percepatan ini, DPMD Kukar mengharapkan dukungan dari Sekretaris Daerah Kukar untuk mendorong partisipasi perusahaan-perusahaan dalam membantu pembiayaan, khususnya di wilayah kelurahan. (Adv/DPMD Kukar)
