Linikaltim.id. SAMARINDA. Rencana pengembangan transportasi massal di Samarinda masih menghadapi kendala anggaran, sehingga pelaksanaannya berpotensi mundur dari target awal.
“Harusnya dimulai 2026, tapi karena efisiensi kemungkinan bergeser ke 2027,” kata Deni Hakim Anwar, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, diwawancara akhir April lalu.
Tahap awal, lanjutnya, program akan fokus pada penyediaan transportasi untuk pelajar, sebagai langkah awal membangun sistem transportasi massal.
Rencana, anggaran awal yang disiapkan untuk program tersebut berkisar Rp900 juta. “Nanti akan ada bus, mikrotrans, dan integrasi dengan angkutan lain,” ujarnya.
Deni menilai kehadiran transportasi massal sangat penting untuk mengurangi kemacetan, menekan biaya transportasi masyarakat, serta mendukung efisiensi energi.
Ia berharap kondisi keuangan daerah membaik agar program ini dapat segera direalisasikan.
Mengenai sisi lain timbulnya masalah dari adanya transportasi massal, Deni mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadarannya menjaga fasilitas publik.
Misal, saat ini halte belum berfungsi maksimal. Halte malah dijadikan tempat tidur, berjualan, atau dicoret-coret.
“Halte itu untuk menunggu transportasi, bukan untuk tempat tinggal atau kegiatan lain,” kata Deni.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya akan merusak fungsi fasilitas, tetapi juga mengganggu kenyamanan masyarakat.
“Saya kira Dishub sudah menangkap persoalan ini dan akan melakukan langkah-langkah penertiban,” ujar politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.
Deni menilai selain penertiban, edukasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar kesadaran publik semakin baik.
Ia berharap ke depan fasilitas umum dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. (adv/dprdsmr)
