Linikaltim.id. TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus mempercepat pemetaan lahan sebagai tahap awal pengembangan koperasi desa. Langkah ini menjadi pondasi penting sebelum program penguatan koperasi dijalankan lebih luas.
Penggerak Swadaya Masyarakat DPMD Kukar, Ahmad Irji’i, mengatakan percepatan pemetaan dilakukan karena seluruh data akan masuk ke aplikasi Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari persiapan pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Kami ini kan dibagi tugas. Dari 13 kementerian, DPMD diminta mengawal pengisian data lahan oleh 193 desa dan 44 kelurahan. Pak Sekda memberi kepercayaan penuh kepada kami untuk mempercepat pengisian aplikasi tersebut,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).
Irji’i menjelaskan aplikasi itu memuat data lahan calon pengembangan koperasi desa sesuai permintaan Kementerian Koperasi. DPMD bertugas memastikan seluruh desa mengisi data dengan benar. Sebagian besar telah menyelesaikan penginputan, sementara beberapa masih terkendala teknis sederhana.
“Alhamdulillah, yang belum mengisi hanya sedikit. Kebanyakan terkendala masalah sederhana seperti lupa password. Tapi secara keseluruhan, prosesnya lancar karena kami terus dampingi mereka,” katanya.
Hingga pertengahan November, 137 desa dan kelurahan telah mengisi aplikasi SISKUDES terkait kesiapan lahan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDMP.
Irji’i menegaskan bahwa setiap desa tidak harus memenuhi standar lahan 1.000 meter persegi. DPMD mengelompokkan kategori lahan berdasarkan kondisi faktual agar pemetaan lebih akurat.
“Setiap desa punya karakteristik dan aset berbeda, sehingga kami tidak memaksakan ukuran tertentu. Yang penting datanya diisi sesuai kondisi nyata,” ujarnya.
Selain pemetaan, DPMD juga mendorong peningkatan kapasitas pengurus melalui pelatihan KDMP. Irji’i menilai pelatihan sangat krusial mengingat masih banyak pengurus yang belum memahami tata kelola koperasi.
“Masih banyak pengurus yang bingung soal administrasi koperasi. Jadi pelatihan untuk pengurus maupun pengawas KDMP itu penting sekali,” ucapnya.
“Urusan unit usaha bisa berkembang nanti, tapi yang utama adalah memastikan iuran pokok dan wajib anggota berjalan dulu.”
Irji’i menambahkan, koperasi KDMP yang aktif dan memenuhi syarat berkesempatan memperoleh dukungan anggaran hingga Rp3 miliar—Rp2,5 miliar untuk pembangunan gedung dan Rp500 juta untuk operasional. Dari pemetaan awal, sekitar 30 persen desa dan kelurahan di Kukar memenuhi kriteria lahan 1.000 meter persegi.
Meski demikian, ia meminta seluruh desa mengisi data apa adanya, tanpa merekayasa ukuran lahan.
“Tidak semua desa punya lahan luas. Ada yang cuma sekitar 50 x 70 meter. Yang penting diisi sesuai kondisi nyata. Target kami, semua data bisa rampung sebelum akhir November,” tutupnya. (Adv/DPMD Kukar)
